Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PD Pasar Jaya Minta Rp 99 M untuk Bikin JakGrosir, DPRD DKI Bilang Kurang Banyak

Kompas.com - 31/08/2018, 19:37 WIB
Jessi Carina,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai, penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan PD Pasar Jaya kurang banyak.

Hal ini bermula ketika Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin memberi pemaparan dalam rapat Komisi B mengenai tujuannya mengajukan PMD sebesar Rp 166 miliar.

Dari PMD sebesar itu, sebanyak Rp 99 miliar akan digunakan untuk membuat JakGrosir di 5 wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

Saat ini, JakGrosir baru ada satu di Jakarta yaitu di Kramat Jati, Jakarta Timur.

"JakGrosir ini tidak untuk umum, Pak. Tujuannya ini hanya untuk pedagang pasar. Peran JakGrosir juga bisa multi, Pak, karena bisa untuk penyalur distribusi pangan pemerintah," ujar Arief, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: 9 Mei, Groundbreaking Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil

Arief mengatakan, sebelum ini, rantai distribusi di pasar tradisional begitu kompleks. Ini membuat pedagang pasar tradisional menjual barangnya lebih mahal.

JakGrosir berfungsi untuk memutus rantai itu dengan menyediakan barang dagangan secara grosir. Barang-barang itu hanya bisa dibeli oleh pedagang pasar yang memiliki kartu anggota PD Pasar Jaya.

Selain itu, JakGrosir juga digunakan untuk tempat menyalurkan komoditas pangan bersubsidi bagi pemilik Kartu Jakarta Pintar.

Arief menunjukan foto penuhnya antrean di JakGrosir Kramat Jati, saat pemilik KJP membeli bahan pangan.

Mendengar penjelasan itu, Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengingatkan, bahwa tahun depan pengguna KJP akan lebih banyak lagi.

Antrean yang terjadi bisa lebih banyak lagi. Ferrial pun menilai target pasar yang akan dibuat PD Pasar Jaya masih sedikit.

Baca juga: Kini, Pedagang Bisa Belanja Barang di Jakgrosir Tanpa ke Pasar Kramatjati

"Menurut saya masih kurang kalau Bapak minta 5 JakGrosir saja. Itu Rp 99,6 miliar kan? Yang ini jelas harus kita dukung, malah saya bilang ini kurang," ujar Ferrial.

Komisi B pun menyetujui pengajuan PMD oleh PD Pasar Jaya Ini. Catatannya, PD Pasar Jaya diminta untuk mengajukan PMD lagi pada pembahasan APBD 2019 mendatang.

DPRD DKI ingin PD Pasar Jaya memperbanyak pusat grosir agar harga bahan pangan semakin stabil.

"Sudah Pak Arief, nanti di 2019 minta lagi, Pak. Soalnya untuk anggaran perubahan deadline-nya kan hari ini, Bapak belum hitung-hitung kan," ujar Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com