JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi mengakui adanya protes warga Cakung Cilincing, Jakarta Timur, yang bangunannya akan digusur untuk normalisasi saluran pengendali banjir.
Usmayadi menyebut, warga protes karena bangunan yang harus dikosongkan salah satunya merupakan tempat usaha yang lokasinya strategis.
"Mereka sudah ketar-ketir karena mereka itu bukan tempat tinggal, di situ tempat usaha. Tempat tinggal juga ada, anak buahnya, pegawainya," ujar Usmayadi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/9/2018) malam.
"Mereka itu yang sudah punya pekerjaan yang berusaha di pinggir jalan utama. Jadi, kan ramai, nilai belinya tinggi," tambah dia.
Baca juga: Tolak Penggusuran, Sejumlah Warga Cakung Cilincing Demo di Balai Kota DKI
Usmayadi menyampaikan, warga yang akan terdampak penggusuran itu sudah mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Mereka meminta perlindungan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana penggusuran.
"Ini kan mereka usaha di tempat yang strategis. Kalau bisa jangan dibongkar di situ, usaha di situ, itu keinginan dia. Makanya dia menghubungi anggota Komisi A Dewan," kata dia.
Dalam pertemuan di Komisi A, Usmayadi mengaku, sudah menjelaskan kepada warga soal bayar ganti rugi. Asalkan, warga memiliki sertifikat tanah atau bangunan yang mereka tempati.
Namun, ternyata warga tidak memiliki sertifikat karena yang mereka duduki merupakan lahan negara.
"Kalau misalnya warga punya surat-surat tanah, ada normalisasi gitu, kita bayar. Tapi, kalau tanah negara, ya dia harus bersyukur karena dia sudah menikmati berapa tahun tanah itu, sekarang mau dipakai sama pemerintah," ucap Usmayadi.
Usmayadi meminta warga mendukung rencana normalisasi saluran di sana. Sebab, normalisasi itu penting untuk mengentaskan banjir di wilayah permukiman warga Cakung Barat.
"Kalau sekarang mereka enggak mau dibongkar, besok dampaknya gimana kalau mereka di sana kebanjiran, setuju enggak dibongkar, pasti setuju," tutur dia.
Baca juga: Bangunan Warga Cakung Cilincing Akan Digusur untuk Normalisasi Saluran Pengendali Banjir
Pemerintah Kota Jakarta Timur baru melayangkan surat peringatan kedua (SP2) kepada warga untuk mengosongkan bangunan yang ditempati.
Setelah itu, pemerintah akan melayangkan SP3 terhitung tiga hari kerja setelah SP2 terbit, sebelum melakukan penggusuran.
Ada 122 bangunan yang harus dibongkar untuk melancarkan normalisasi saluran di sana.
Sebelumnya, sejumlah warga Jalan Cakung Cilincing berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu siang.
Mereka menyebut tempat tinggal mereka akan digusur untuk pembangunan saluran air.
"Warga Jalan Cacing (Cakung Cilincing) menolak penggusuran dan menolak rusun. Kami berharap tuntutan kami dipenuhi sesuai dengan janji Pak Gubernur," ujar Ketua Aliansi Madura Bersatu, Ahmad, saat berorasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.