Dana Bantuan Parpol di DKI Akan Naik Jadi Rp 5,3 Miliar

Kompas.com - 06/09/2018, 21:40 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan anggaran bantuan untuk partai politik (parpol) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Anggaran yang semula senilai Rp 1,8 miliar, naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp 5,3 miliar.

Pada APBD 2018, Pemprov DKI memberi jatah untuk partai politik sebesar Rp 410 per suara sah. Dengan kenaikan di APBD-P 2018, maka parpol dibayar Rp 1.200 per suara.

Partai pemenang Pemilu 2014, PDI-P, mendapat jatah Rp 1,4 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Gerindra dapat Rp 710,9 juta karena mengantongi 592 ribu suara sah. Golkar dapat Rp 451,4 juta dengan perolehan 376,2 ribu suara.

Demokrat yang mendapat 360,9 ribu suara mendapat jatah Rp 433,1 juta. PKS dapat Rp 509,2 juta dari perolehan 424,4 ribu suara. Sementara PPP mendapat Rp 542,7 juta dari 452,2 ribu suara.

Baca juga: Dana Bantuan Parpol Rp 4.000 karena Kemampuan Anggaran Jakarta Besar

PKB mendapat Rp 312,1 juta karena mendapat 260,2 ribu suara. Hanura yang punya 357 ribu suara diberi jatah Rp 428,4 juta.

Jatah untuk Nasdem mencapai Rp 247,3 juta untuk perolehan 206,1 ribu suara. Lalu PAN yang hanya mendapat 172,7 ribu suara, mendapat Rp 207,3 juta.

Usulan anggaran itu sudah diketok Komisi A DPRD DKI Jakarta dan akan disetujui di perancangan APBD-P.

"Sudah, sudah naik, kami mengikuti PP yang baru. Jadi anggaran yang kemarin sudah, belum cair, makanya sekalian ditambahkan," kata Sekretaris Komisi A Syarief di DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Peraturan Pemerintah yang dimaksud Syarief adalah PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

Megapolitan
Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

Megapolitan
Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

Megapolitan
Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

Megapolitan
17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

Megapolitan
Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Megapolitan
Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Megapolitan
Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

Megapolitan
Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

Megapolitan
ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

Megapolitan
5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

Megapolitan
BNN Sebut Jaringan Narkoba Manfaatkan Pandemi Covid-19 untuk Lakukan Penyelundupan

BNN Sebut Jaringan Narkoba Manfaatkan Pandemi Covid-19 untuk Lakukan Penyelundupan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X