Dana Bantuan Parpol di DKI Akan Naik Jadi Rp 5,3 Miliar

Kompas.com - 06/09/2018, 21:40 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan anggaran bantuan untuk partai politik (parpol) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Anggaran yang semula senilai Rp 1,8 miliar, naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp 5,3 miliar.

Pada APBD 2018, Pemprov DKI memberi jatah untuk partai politik sebesar Rp 410 per suara sah. Dengan kenaikan di APBD-P 2018, maka parpol dibayar Rp 1.200 per suara.

Partai pemenang Pemilu 2014, PDI-P, mendapat jatah Rp 1,4 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Gerindra dapat Rp 710,9 juta karena mengantongi 592 ribu suara sah. Golkar dapat Rp 451,4 juta dengan perolehan 376,2 ribu suara.

Demokrat yang mendapat 360,9 ribu suara mendapat jatah Rp 433,1 juta. PKS dapat Rp 509,2 juta dari perolehan 424,4 ribu suara. Sementara PPP mendapat Rp 542,7 juta dari 452,2 ribu suara.


Baca juga: Dana Bantuan Parpol Rp 4.000 karena Kemampuan Anggaran Jakarta Besar

PKB mendapat Rp 312,1 juta karena mendapat 260,2 ribu suara. Hanura yang punya 357 ribu suara diberi jatah Rp 428,4 juta.

Jatah untuk Nasdem mencapai Rp 247,3 juta untuk perolehan 206,1 ribu suara. Lalu PAN yang hanya mendapat 172,7 ribu suara, mendapat Rp 207,3 juta.

Usulan anggaran itu sudah diketok Komisi A DPRD DKI Jakarta dan akan disetujui di perancangan APBD-P.

"Sudah, sudah naik, kami mengikuti PP yang baru. Jadi anggaran yang kemarin sudah, belum cair, makanya sekalian ditambahkan," kata Sekretaris Komisi A Syarief di DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Peraturan Pemerintah yang dimaksud Syarief adalah PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RH Disebut Sering Aniaya hingga Racuni Kucing-kucing di Bekasi

RH Disebut Sering Aniaya hingga Racuni Kucing-kucing di Bekasi

Megapolitan
Batan: Paparan Radiasi Nuklir di Batan Indah Telah Turun 90 Persen

Batan: Paparan Radiasi Nuklir di Batan Indah Telah Turun 90 Persen

Megapolitan
Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Megapolitan
Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Megapolitan
Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Megapolitan
Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Megapolitan
Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Megapolitan
Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Megapolitan
DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

Megapolitan
Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Megapolitan
Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Megapolitan
Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Megapolitan
Beredar Video Kucing Dipukuli Sampai Mati di Bekasi, Animal Defender Akan Lapor Polisi

Beredar Video Kucing Dipukuli Sampai Mati di Bekasi, Animal Defender Akan Lapor Polisi

Megapolitan
Warga Binaan Dilatih Jadi Peracik Kopi

Warga Binaan Dilatih Jadi Peracik Kopi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X