Sekda DKI: Yang Ngusulin Anggaran Culas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah marah karena Pemerintah Kota Jakarta Barat gagal melakukan pengadaan lahan untuk membangun kantor Lurah Jembatan Besi, Jakarta Barat. Dia menyebut anak buahnya di Pemkot Jakarta Barat tidak gigih atau culas.

Saefullah menyampaikan itu karena anggaran pembangunan kantor Lurah Jembatan Besi dicoret dalam APBD 2018 dengan alasan belum ada lahan.

Tahun ini sudah kedua kali pengadaan lahan dan pembangunan Kantor Lurah Jembatan Besi dianggarkan.

Pada APBD 2017, pengadaannya juga dicoret karena tidak bisa dieksekusi.

Baca juga: Pemkot Ingin Matikan Anggaran Kantor Lurah Jembatan Besi, DPRD DKI Meradang

"Kalau saya bilang mah, culas dia, kalau bahasa Jakarta itu culas, gitu, enggak mau jalan. Yang ngusulin anggaran (culas)," kata Saefullah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Barat, Kamis (6/9/2018).

Ia menyampaikan, pengadaan lahan untuk kantor Lurah Jembatan Besi seharusnya mudah dilakukan karena luas lahan yang dibutuhkan kurang dari 5.000 meter persegi.

Dia mencontohkan, Pemkot Jakarta Barat bisa saja memasang pengumuman bahwa butuh lahan untuk membangun kantor Lurah Jembatan Besi.

"Sepakat, pakai harga appraisal, tinggal pemilik sama SKPD yang punya anggaran, udah, transaksi. Tinggal dicek sertifikatnya beres di BPN, udah, transaksi. Bayar pajak PPH, udah, gampang, segampang itu gitu lho," kata dia.

Saefullah memastikan anggaran untuk pengadaan lahan kantor Lurah Jembatan Besi tidak dimatikan. Yang dimatikan adalah anggaran pembangunannya.

"Ini enggak didrop, malah bila perlu ditambah gitu lho. Kan appraisal itu harga pasaran," ucap Saefullah.

"Ini kan yang menganggarin tadi Wali Kota Barat, lu cari, kalau (anggaran) kurang, tambahin, perlu berapa di situ, kan masih ada uang. Cari aja tanahnya. Tidak harus 500 (meter persegi), 1.000, 800, 600 (meter persegi) juga ideal," tambah dia.

 DPRD DKI Jakarta memperjuangkan pembangunan kantor Lurah Jembatan Besi yang sudah dianggarkan senilai Rp 25 miliar dalam APBD 2018. Pimpinan dan anggota dewan meradang ketika Pemprov DKI Jakarta meminta anggaran itu dimatikan.

Awalnya, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Zen menyampaikan pembatalan pengadaan itu karena tidak tersedianya lahan untuk mendirikan kantor kelurahan baru. Zen mengaku kesulitan mencari lahan di dekat lokasi lama di belakang Mal Seasons City, Jakarta Barat.

Ia bahkan menyebut tidak ada pemilik yang mau menjual lahan.

Baca juga: Kantor Lurah Jembatan Besi dan Jembatan Lima Mau Dipindah, tetapi...

"Yang jual (lahan) belum ada. Masalah harga kami, kan, berpedoman pada keppres, Pak. Warga minta Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar, cuma kami tetap berupaya," kata Zen dalam rapat badan anggaran.