Nasib Kantor Lurah Jembatan Besi yang Diperjuangkan di APBD-P 2018...

Kompas.com - 07/09/2018, 10:19 WIB
Halaman depan kantor Kelurahan Jembatan Besi yang terletak di Kecamatan Tambora, Jumat (10/11/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaHalaman depan kantor Kelurahan Jembatan Besi yang terletak di Kecamatan Tambora, Jumat (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir gagal untuk kedua kalinya, pengadaan kantor Lurah Jembatan Besi akhirnya mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

DPRD sempat dibuat meradang oleh sikap Pemerintah Kota Jakarta Barat yang meminta anggaran pengadaan lahan dan pembangunan kantor lurah itu dicoret.

Hal itu terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Padahal, anggaran itu diusulkan oleh Pemkot Jakarta Barat sendiri.

"Memang saat itu ada lokasi lahan yang kami rencanakan untuk dijadikan kantor kelurahan. Namun, pada perkembangan prosesnya, ternyata para ahli waris tidak ada kesepahaman," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen, dalam rapat tersebut, Kamis malam.

Baca juga: Foto-foto Kelurahan Jembatan Besi yang Disebut DPRD DKI Kondisinya Menyedihkan

Zen mengaku, kesulitan mencari lahan di dekat lokasi lama di belakang Mal Seasons City, Jakarta Barat.

Ia bahkan menyebut tidak ada pemilik yang mau menjual lahan.

"Yang jual (lahan) belum ada. Masalah harga kami, kan, berpedoman pada keppres, Pak. Warga minta Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar, cuma kami tetap berupaya," ujar Zen.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meradang mendengar penjelasan ini. Ia menyebut anak buahnya di Pemkot Jakarta Barat yang tidak cukup gigih melakukan pengadaan lahan.

"Ini gagal perencanaan, apalagi tujuannya sudah jelas, ini ingin membangun kantor kelurahan, mestinya ada kesepakatan antara pemkot dengan pemilik (lahan). Jadi, sudah terverifikasi dulu," kata Saefullah.

Apalagi, kata Saefullah, ini sudah kedua kalinya pengadaan Kantor Lurah Jembatan Besi dianggarkan. 

Pada APBD 2017, pengadaannya juga dicoret karena tidak bisa dieksekusi.

Mendengar hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kesal karena Pemkot Jakarta Barat terlalu mudah menyerah terhadap usulannya sendiri.

"Saya enggak percaya kalau enggak ada orang satu pun di sana mau jual tanahnya. Banyak tanah di situ, kalau harganya enggak sesuai ya tambahin gitu loh. Ini kelurahan Ibu Kota negara, Pak," ujar Taufik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga tidak percaya tak ada satu pun lahan di wilayah Jembatan Besi yang bisa dibeli.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Megapolitan
Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Megapolitan
Galaunya Ibu Hamil gara-gara Corona...

Galaunya Ibu Hamil gara-gara Corona...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X