M Taufik Laporkan KPU RI dan KPU DKI ke DKPP

Kompas.com - 07/09/2018, 12:44 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP), Jumat (7/9/2018).

Taufik diwakili lembaga advokasi dari DPD Gerindra DKI Jakarta.

Pelaporan tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang memerintahkan untuk meloloskan nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019.

"Kami melaporkan KPU RI dan KPU DKI Jakarta, para komisioner dan seluruhnya terkait tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu DKI Jakarta yang memerintahkan berkas pencalonan M Taufik dari DPD Gerindra menjadi memenuhi syarat," ujar Ketua Lembaga Advokasi DPD Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Baca juga: Surati Bawaslu DKI, KPU DKI Sampaikan Tetap Tunda Pelaksanaan Putusan Bawaslu soal Taufik

Yapen menilai, KPU RI dan KPU DKI Jakarta telah melanggar kode etik karena tidak melaksanakan putusan Bawaslu. 

Yapen mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU DKI Jakarta untuk menunda pelaksaan putusan tersebut.

Menurut dia, sikap KPU DKI Jakarta yang menunggu putusan uji materi dari Mahkamah Agung tidak memiliki dasar hukum.

Dia berharap agar DKPP tegas dan menjatuhkan sanksi etik kepada lembaga tersebut.

"Kami harap DKPP menjadi wasit, hadir sebagai pemberi angin segar dalam situasi yang tidak menentu ini," ujar Yapen.

Bawaslu DKI memerintahkan KPU DKI untuk melaksanakan putusan tersebut terhitung 3 hari kerja setelah dibacakan pada Jumat (31/8/2018).

Tenggat waktu itu berakhir pada Rabu (5/9/2018) kemarin.

Baca juga: Besok, M Taufik Laporkan KPU DKI ke DKPP

Namun, KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan tersebut karena mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Hingga Jumat hari ini, KPU DKI tak juga melaksanakan putusan Bawaslu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X