M Taufik Laporkan KPU RI dan KPU DKI ke DKPP

Kompas.com - 07/09/2018, 12:44 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP), Jumat (7/9/2018).

Taufik diwakili lembaga advokasi dari DPD Gerindra DKI Jakarta.

Pelaporan tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang memerintahkan untuk meloloskan nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019.

"Kami melaporkan KPU RI dan KPU DKI Jakarta, para komisioner dan seluruhnya terkait tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu DKI Jakarta yang memerintahkan berkas pencalonan M Taufik dari DPD Gerindra menjadi memenuhi syarat," ujar Ketua Lembaga Advokasi DPD Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Baca juga: Surati Bawaslu DKI, KPU DKI Sampaikan Tetap Tunda Pelaksanaan Putusan Bawaslu soal Taufik

Yapen menilai, KPU RI dan KPU DKI Jakarta telah melanggar kode etik karena tidak melaksanakan putusan Bawaslu. 

Yapen mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU DKI Jakarta untuk menunda pelaksaan putusan tersebut.

Menurut dia, sikap KPU DKI Jakarta yang menunggu putusan uji materi dari Mahkamah Agung tidak memiliki dasar hukum.

Dia berharap agar DKPP tegas dan menjatuhkan sanksi etik kepada lembaga tersebut.

"Kami harap DKPP menjadi wasit, hadir sebagai pemberi angin segar dalam situasi yang tidak menentu ini," ujar Yapen.

Bawaslu DKI memerintahkan KPU DKI untuk melaksanakan putusan tersebut terhitung 3 hari kerja setelah dibacakan pada Jumat (31/8/2018).

Tenggat waktu itu berakhir pada Rabu (5/9/2018) kemarin.

Baca juga: Besok, M Taufik Laporkan KPU DKI ke DKPP

Namun, KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan tersebut karena mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Hingga Jumat hari ini, KPU DKI tak juga melaksanakan putusan Bawaslu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diterjang Angin Puting Beliung, Fasilitas Gedung Kesenian Kota Bekasi Rusak

Diterjang Angin Puting Beliung, Fasilitas Gedung Kesenian Kota Bekasi Rusak

Megapolitan
Dirampok di JPO Cilandak Timur, Seorang Ibu Dipukul oleh Perampok

Dirampok di JPO Cilandak Timur, Seorang Ibu Dipukul oleh Perampok

Megapolitan
Pelaku Mengaku Ingin Kuasai Uang PSK Rp 1,8 Juta, Polisi Anggap Alasannya Janggal

Pelaku Mengaku Ingin Kuasai Uang PSK Rp 1,8 Juta, Polisi Anggap Alasannya Janggal

Megapolitan
Libur Panjang, Pemesanan Tiket untuk Keberangkatan di 3 Stasiun di Jakarta Naik 3 Kali Lipat

Libur Panjang, Pemesanan Tiket untuk Keberangkatan di 3 Stasiun di Jakarta Naik 3 Kali Lipat

Megapolitan
Sebelum Foto Hamil, Rahayu Saraswati Pernah Merasa Dilecehkan Lewat Postingan Paha Mulus

Sebelum Foto Hamil, Rahayu Saraswati Pernah Merasa Dilecehkan Lewat Postingan Paha Mulus

Megapolitan
Polisi Duga Kasus Pembunuhan PSK di Bekasi Sudah Terencana

Polisi Duga Kasus Pembunuhan PSK di Bekasi Sudah Terencana

Megapolitan
Petugas PPSU Ciduk Perampok yang Kabur Setelah Jambret Seorang Ibu di JPO

Petugas PPSU Ciduk Perampok yang Kabur Setelah Jambret Seorang Ibu di JPO

Megapolitan
Anggota Marinir Nyaris Jadi Korban Penjambretan Saat Bersepeda di Sekitar Monas

Anggota Marinir Nyaris Jadi Korban Penjambretan Saat Bersepeda di Sekitar Monas

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang di Depok Senin Sore, 2 Pohon di Permukiman Warga Tumbang

Hujan dan Angin Kencang di Depok Senin Sore, 2 Pohon di Permukiman Warga Tumbang

Megapolitan
Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 yang Kabur Tak Ditemukan di Rumahnya

Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 yang Kabur Tak Ditemukan di Rumahnya

Megapolitan
Cegah Banjir, Pembuatan Bendungan Waduk di Cilincing Dikebut Satu Bulan

Cegah Banjir, Pembuatan Bendungan Waduk di Cilincing Dikebut Satu Bulan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Bantu Perbaiki 186 Rumah yang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Pemkot Bekasi Akan Bantu Perbaiki 186 Rumah yang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
UPDATE 26 Oktober: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 2.070

UPDATE 26 Oktober: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 2.070

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpanjang hingga 25 November 2020

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpanjang hingga 25 November 2020

Megapolitan
Banjir Akibat Hujan Lebat, Jalan Raya Jambore Cibubur Ditutup Sementara

Banjir Akibat Hujan Lebat, Jalan Raya Jambore Cibubur Ditutup Sementara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X