Gerindra Minta DKPP Lihat Kasus Taufik sebagai Pelanggaran Etik oleh KPU DKI

Kompas.com - 07/09/2018, 14:04 WIB
Partai Gerindra melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jumat (7/9/2018). Pelaporan tersebut terkait tidak  dilaksanakannya putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang memerintahkan untuk meloloskan nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPartai Gerindra melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jumat (7/9/2018). Pelaporan tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang memerintahkan untuk meloloskan nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Advokasi DPD Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi berharap, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP) bisa segera mengeluarkan putusan dari laporan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU DKI Jakarta.

Taufik telah melaporkan dua lembaga tersebut ke DKPP, Jumat (7/9/2018).

Pelaporan tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang memerintahkan untuk meloloskan nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019.

Pihaknya menilai, KPU DKI telah melakukan pelanggaran etik.

Baca juga: Dilaporkan Taufik ke DKPP, KPU DKI Tetap Ikuti Aturan KPU RI

"Ada dua (harapan), pertama keputusan ini sidangnya dilakukan dalam waktu singkat supaya bisa mengejar tahapan KPU di mana penetapan DCT (daftar calon tetap) tanggal 20. Kedua, putusannya betul-betul menegakan aturan yang ada. Kami berharap, DKPP melihat ini sebagai pelanggaran etik," kata Yupen.

Hal itu disampaikan Yupen di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat. Yupen mengatakan, ketegasan DKPP juga diperlukan untuk menyikapi laporan mereka.

Dia menilai, pertemuan yang digelar oleh DKPP untuk memediasi Bawaslu dan KPU terkait persoalan tersebut beberapa waktu lalu, tidak menghasilkan keputusan yang tegas dan mengikat.

"Setelah kemarin menurut kami tripartitnya tidak menggigit dan tidak memberikan solusi, kami harapkan keputusan DKPP ini memberikan angin segar," ujar Yupen.

"Sederhananya, kami harap DKPP ini menjadi wasit, jadi sebagai pemberi angin segar dalam situasi yang tidak menentu ini. Tarik-menarik antara KPU dan Bawaslu ini menimbulkan korban yaitu Pak Taufik dan beberapa orang lainnya," kata dia.

Baca juga: Surati Bawaslu DKI, KPU DKI Sampaikan Tetap Tunda Pelaksanaan Putusan Bawaslu soal Taufik

Bawaslu DKI sebelumnya memerintahkan KPU DKI untuk melaksanakan putusan tersebut terhitung 3 hari kerja setelah dibacakan pada Jumat (31/8/2018). Tenggat waktu itu berakhir pada Rabu (5/9/2018) kemarin.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan tersebut karena mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Hingga Jumat hari ini, KPU DKI tak juga melaksanakan putusan Bawaslu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

Megapolitan
1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

Megapolitan
Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Megapolitan
Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Megapolitan
Pemohon SIM di Jaktim Membeludak, tapi DIbatasi Hanya 200 Orang per Hari

Pemohon SIM di Jaktim Membeludak, tapi DIbatasi Hanya 200 Orang per Hari

Megapolitan
Orangtua Siswa di Kota Tangerang Khawatir jika Sekolah Kembali Dibuka

Orangtua Siswa di Kota Tangerang Khawatir jika Sekolah Kembali Dibuka

Megapolitan
Protokol Kesehatan Kemenkes: Karyawan Diminta Olahraga Bersama dan Berjemur Saat Istirahat Kerja di Kantor

Protokol Kesehatan Kemenkes: Karyawan Diminta Olahraga Bersama dan Berjemur Saat Istirahat Kerja di Kantor

Megapolitan
Jelang Akhir PSBB Jakarta Jilid 3, Tercatat Ada 4.493 Pelanggar di Jakarta Timur

Jelang Akhir PSBB Jakarta Jilid 3, Tercatat Ada 4.493 Pelanggar di Jakarta Timur

Megapolitan
Sidang Tuntutan Aulia Kesuma, Istri Pembunuh Suami dan Anak Tiri Berlangsung Hari Ini

Sidang Tuntutan Aulia Kesuma, Istri Pembunuh Suami dan Anak Tiri Berlangsung Hari Ini

Megapolitan
PSBB Depok Bisa Berakhir 4 Juni, Jika...

PSBB Depok Bisa Berakhir 4 Juni, Jika...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X