Armada Barat Minta Hibah Rp 28 Miliar, DPRD DKI Pertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Armada I atau Armada Barat meminta hibah sebesar Rp 28 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hibah ini diajukan lewat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, anggota Banggar Very Yonevil mempertanyakan kegunaan anggaran itu.

"Saya ingin tahu detail kegunaan dan manfaat anggaran itu," kata Very, Jumat (7/8/2018).

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, berdasarkan proposal yang disampaikan Armada I dan hasil penelitiannya, anggaran itu diminta untuk mendukung pengamanan Pilpres 2019.

"Penggunannya di proposal itu adalah untuk pengamanan personal dia untuk pengamanan dukungan pemilihan presiden dan wapres. Kalau untuk tujuan lainnya, saya enggak sampai detail ke TNI. Jadi dia ingin melengkapi personelnya untuk kelengkapan keamanannya untuk mendukung pilpres," kata Yani.

Baca juga: DPRD DKI Kritik APBD-P 2018 Tak Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Anggota Banggar lainnya, Bestari Baru, mempertanyakan besarnya anggaran yang diminta. Pasalnya, Polda Metro Jaya hanya meminta hibah di APBD 2018 Rp 10 miliar. Adapun Kodam Jaya meminta Rp 20 miliar di APBD 2018 dan Rp 2 miliar di APBD Perubahan.

"Ini kenapa kok Armada Barat (harus) dapat Rp 28 miliar, Polri yang sehari-hari itu mem-back up jauh lebih besar dari kekuatan cuma dapat Rp 10 miliar?" kata Bestari.

Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan setuju membantu Armada I. Namun ia meminta besaran hibah dirasionalisasi.

"Ini Rp 28 miliar untuk membantu 200 personel, kita bantu setengahnya saja, 100 personel jadi Rp 14 miliar," kata Prasetio sembari mengetok palu tanda sepakat.