Ketua DPRD DKI: SKPD Malas Kerja, Takut Dikasih Anggaran, Enggak Terserap, Akhirnya TKD Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyinggung satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang takut tidak dapat menyerap anggaran.

Anggaran yang tidak terserap akan berimbas pada berkurangnya tunjangan kinerja daerah (TKD) para PNS tersebut.

"Mereka (SKPD) ini malas bekerja, takut kalau dikasih uang (anggaran), enggak terserap, akhirnya TKD-nya berkurang. Itu masalahnya," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Baca juga: Armada Barat Minta Hibah Rp 28 Miliar, DPRD DKI Pertanyakan

Prasetio mencontohkan soal pengadaan lahan untuk pembangunan kantor lurah yang anggarannya diusulkan dicoret dalam APBD-P 2018.

DPRD DKI akhirnya tetap memutuskan anggaran pengadaan lahan itu tetap ada atau tidak dimatikan.

"Saya bahas anggaran ini, kan, terbuka untuk umum, kami buka sejelas-jelasnya, seperti kepentingan kemarin masalah kelurahan, enggak beli, kami kasih anggaran," kata Prasetio.

Baca juga: Sekda DKI Sebut Pendamping RW Tingkatkan Serapan Anggaran

Dalam rapat badan anggaran Kamis (6/9/2018), DPRD DKI Jakarta sempat dibuat meradang sikap Pemerintah Kota Jakarta Barat yang meminta anggaran pengadaan lahan dan pembangunan kantor Lurah Jembatan Besi dicoret.

Padahal, anggaran itu diusulkan Pemkot Jakarta Barat sendiri.

Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen mengaku kesulitan mencari lahan di dekat lokasi lama di belakang Mal Seasons City, Jakarta Barat.

Ia bahkan menyebut tidak ada pemilik yang mau menjual lahan.

Baca juga: Ditolak DPRD, Pemprov DKI Ngotot Usulkan Uang Transpor Pendamping RW

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik kesal karena Pemkot Jakarta Barat terlalu mudah menyerah terhadap usulannya sendiri.

Prasetio juga tidak percaya tak ada satu pun lahan di wilayah Jembatan Besi yang bisa dibeli. Dia memaksa Pemkot Jakbar melaksanakan pengadaan lahan untuk kantor lurah itu.

Selain itu, program-program pembangunan juga diusulkan dicoret dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.

Baca juga: DPRD DKI Sepakat Kenaikan Dana RT, RW, LMK, dan Dewan Kota

Sebagai contoh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencoret anggaran pembangunan 3 rusun. Akhirnya tidak ada pembangunan rusun baru pada tahun ini.

Kemudian anggaran pembangunan prasarana sungai sistem aliran timur, pembangunan waduk atau situ, pembangunan saluran di Jakarta Utara, dan jembatan di beberapa wilayah ikut dicoret.

Anggaran penanganan banjir juga awalnya dikurangi Rp 400 miliar dengan alasan keterbatasan waktu hingga akhir tahun anggaran.

Namun, anggaran itu kembali ditambah sekitar Rp 356 miliar saat pembahasan anggaran bersama Komisi D DPRD DKI.