Anggaran-anggaran Perubahan 2018 yang Disetujui DPRD DKI Sejauh Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta untuk membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 telah dilakukan selama 3 hari terakhir ini.

Selama tiga hari, DPRD DKI Jakarta baru membahas anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah naungan Komisi A bidang pemerintahan.

Pekan depan, DPRD DKI baru akan memulai pembahasan untuk Komisi lainnya.

Banyak dinamika yang terjadi selama itu.

Beberapa program dan usulan anggaran dipertanyakan oleh anggota Dewan. Meskipun ada juga yang akhirnya disetujui setelah alot berhari-hari.

Baca juga: Dua Kali Menolak, DPRD Akhirnya Setujui Anggaran Pendamping Rapat RW

Berikut ini adalah daftar anggaran yang akhirnya disetujui anggota DPRD DKI akhir-akhir ini :

1. Hibah Armada Barat

Anggota DPRD DKI Jakarta sempat mengkritisi pengajuan dana hibah untuk Komando Armada I atau Armada Barat sebesar Rp 28 miliar. Bestari Barus, salah satu anggota Dewan, mengatakan dana yang diajukan bahkan lebih besar dari hibah untuk institusi lain seperti Polda Metro Jaya.

"Ini kenapa kok Armada Barat (harus) dapat Rp 28 miliar, Polri yang sehari-hari itu mem-back up jauh lebih besar dari kekuatan cuma dapat Rp 10 miliar?" kata Bestari.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, berdasarkan proposal yang disampaikan Armada I dan hasil penelitiannya, anggaran itu diminta untuk mendukung pengamanan Pilpres 2019.

Setelah berdebat, pada akhirnya anggaran itu disetujui. Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta besaran hibahnya dirasionalisasi.

"Ini Rp 28 miliar untuk membantu 200 personel, kita bantu setengahnya saja, 100 personel jadi Rp 14 miliar," kata Prasetio.

2. Sosialisasi Pemilu 2019

Anggaran lain yang sempat diperdebatkan adalah anggaran kegiatan sosialisasi Pemilu 2019 sebesar Rp 11 miliar. Anggaran ini naik drastis dari sebelumnya hanya Rp 3,8 miliar kini menjadi Rp 11 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan hal ini karena DKI Jakarta mengalami penurunan indeks demokrasi.

Meski sempat mempertanyakan, akhirnya anggota Dewan menyetujui anggaran itu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetok palu tanda disetujuinya anggaran itu, setelah mendengarkan penjelasan Taufan Bakri.

"Apakah Rp 11 miliar Bapak siap?" tanya Prasetio.