Dana Bantuan Parpol di DKI Akhirnya Naik

Kompas.com - 10/09/2018, 06:17 WIB
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 disahkan, kini saatnya APBD-Perubahan 2018 dibahas. Saat ini tahapannya masih pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

Itu merupakan cikal bakal Rancangan APBD-P 2018. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa pengajuan anggaran yang sama dengan pengajuan pada APBD. Salah satunya adalah dana bantuan untuk partai politik yang masuk dalam pos hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.

Saat APBD 2018 masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri, dana bantuan parpol itu sempat membuat heboh. Pasalnya terdapat kenaikan hingga 10 kali lipat.

Naik jadi Rp 5,3 miliar


Dana bantuan parpol rencananya naik pada APBD-P 2018 ini. Setidaknya, Komisi A DPRD DKI Jakarta sudah sepakat untuk menaikan dana hibah tersebut. Anggaran yang semula Rp 1,8 miliar, naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp 5,3 miliar.

Baca juga: Dana Bantuan Parpol di DKI Akan Naik Jadi Rp 5,3 Miliar

"Sudah, sudah naik, kami mengikuti PP yang baru. Jadi anggaran yang kemarin sudah, belum cair, makanya sekalian ditambahkan," kata Sekretaris Komisi A Syarief di DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Setiap partai politik akan mendapatkan dana bantuan Rp 1.200 per suara. Dengan demikian, jumlah hibah yang diterima tiap partai berbeda-beda. Tergantung jumlah suara yang mereka dapat pada Pemilihan Legislatif 2014.

Dengan hitungan itu, PDI-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 mendapat jatah Rp 1,4 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta. Partai Gerindra dapat Rp 710,9 juta karena mengantongi 592 ribu suara sah.

Partai Golkar dapat Rp 451,4 juta dengan perolehan 376,2 ribu suara. Partai Demokrat yang mendapat 360,9 ribu suara mendapat jatah Rp 433,1 juta.

PKS dapat Rp 509,2 juta dari perolehan 424,4 ribu suara. Sementara PPP mendapat Rp 542,7 juta dari 452,2 ribu suara.

PKB mendapat Rp 312,1 juta karena mendapat 260,2 ribu suara. Partai Hanura yang punya 357 ribu suara diberi jatah Rp 428,4 juta. Kemudian Partai Nasdem mendapat Rp 247,3 juta karena perolehan suanya 206,1 ribu. Sementara PAN yang hanya mendapat 172,7 ribu suara, mendapat dana Rp 207,3 juta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X