Laporan Taufik ke DKPP dan Kekehnya KPU Tunda Perintah Bawaslu

Kompas.com - 10/09/2018, 11:07 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/9/2018).

Betty mengatakan, sebagai bagian dari KPU RI, pihaknya wajib melaksanakan perintah KPU RI. KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan tersebut karena mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

Baca juga: Taufik Yakin KPU DKI Dinyatakan Langgar UU Pemilu oleh DKPP

Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

KPU DKI Jakarta juga telah bersurat ke Bawaslu DKI bahwa akan menunda pelaksanaan putusan Bawaslu, sampai keluarnya hasil uji materi Paraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Mahkamah Agung.

"Kami sudah tindak lanjut dengan bersurat sesuai dengan pedoman tertulis KPU RI. Sekali lagi, surat berlaku untuk seluruh KPU provinsi se-Indonesia," ujar Betty.

Adapun KPU RI menghormati laporan tersebut dan menyerahkannya ke DKPP.

"Ya, kita hormati. Biar DKPP yang memutuskan apakah kami melanggar etik atau tidak," kata Komisioner KPU Ilham Saputra.

Kesepakatan DKPP, KPU dan Bawaslu

Sebelum pelaporan Taufik, DKPP bersama KPU dan Bawaslu membuat dua kesepakatan terkait bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi. Kesepakatan itu diambil seusai ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu menggelar pertemuan, Rabu malam lalu.

Kesepakatan pertama, DKPP, KPU, dan Bawaslu akan mendorong Mahkamah Agung untuk memutuskan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang di dalamnya memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Seperti diketahui, saat ini MA menunda sementara uji materi terhadap PKPU. Hal ini lantaran Undang-Undang Pemilu yang menjadi acuan PKPU juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dorongan ke MA akan disampaikan secara formal dan diupayakan secepat mungkin. Sebab, menurut ketiganya, MA berwenang untuk memutuskan secara cepat persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemilu.

Kesepakatan kedua yang diambil yaitu, ketiga lembaga itu akan melakukan pendekatan pada partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menarik bacalegnya yang berstatus mantan napi korupsi.

Sebab, sebelum masa pendaftaran caleg parpol telah menandatangani pakta integritas yang isinya sepakat untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi.

Di samping itu, baik DKPP, KPU, maupun Bawaslu juga sepakat untuk berupaya tidak menambah jumlah mantan napi korupsi yang lolos sebagai bacaleg.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

Megapolitan
Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Megapolitan
Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Megapolitan
Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Megapolitan
Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Megapolitan
3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

Megapolitan
Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Megapolitan
Tips Pencegahan Covid-19 bagi Warga Usai Pergi ke Luar Rumah

Tips Pencegahan Covid-19 bagi Warga Usai Pergi ke Luar Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X