DPRD DKI Coret Anggaran Nikah Massal Rp 566 Juta

Kompas.com - 10/09/2018, 12:02 WIB
Ruang pembahasan KUPA-PPAS 2018 digelar di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ruang pembahasan KUPA-PPAS 2018 digelar di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sepakat mencoret anggaran nikah massal sebesar Rp 566 juta yang diajukan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta. Alasannya, kegiatan tersebut belum masuk dalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah.

"Kita sepakati saja anggaran Rp 566 juta ini tidak kita setujui ya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sambil mengetuk palunya dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9/2018).

Sebelum diputuskan untuk dicoret, anggaran ini sempat menimbulkan perdebatan dalam rapat.

Plh Kepala Biro Dikmental Jafar Abdul Malik mengatakan, anggaran ini digunakan untuk memberi bingkisan nikah untuk 534 pasangan. Rencananya, setiap kelurahan mengirim dua pasangan yang akan dinikahkan.

Baca juga: Alasan DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 1,6 Miliar untuk Pendamping Rapat RW

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut hadir saat sejumlah pasangan pengantin mengikuti nikah massal di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut hadir saat sejumlah pasangan pengantin mengikuti nikah massal di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia.
Namun, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo mengingatkan bahwa kegiatan ini belum masuk dalam RKPD.

"Jadi ini belum ada Pak di RKPD," ujar dia.

Setiap kegiatan yang dianggarkan harus tercantum dalam RKPD terlebih dahulu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, aturan ini harus diikuti.

Dia meminta Biro Dikmental tidak membuat kegiatan yang tiba-tiba. Jika membuat kegiatan, harus ada perencanaan yang matang terlebih dahulu.

Baca juga: Pilpres dan Pileg Berbarengan, Alasan DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 11 Miliar

"Kenapa ini tidak direncanakan tapi tiba-tiba muncul? Jangan sering-sering kita melanggar aturan. Sebaiknya ini direncanakan saja tahun depan, nikah massal misalnya untuk 5.000 pasang. Jangan muncul tiba tiba dan tabrak UU," ujar Taufik.

Acara nikah massal sebelumnya pernah digelar pada malam tahun baru, 31 Desember 2017. Ketika itu, nikah massal digelar di area park and ride di Jalan MH Thamrin.

Baca juga: Menurut Anggota DPRD DKI, Warga Kapuk Sudah Lama Keluhkan RPH Babi

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X