DPRD DKI Coret Anggaran Nikah Massal Rp 566 Juta

Kompas.com - 10/09/2018, 12:02 WIB
Ruang pembahasan KUPA-PPAS 2018 digelar di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ruang pembahasan KUPA-PPAS 2018 digelar di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sepakat mencoret anggaran nikah massal sebesar Rp 566 juta yang diajukan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta. Alasannya, kegiatan tersebut belum masuk dalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah.

"Kita sepakati saja anggaran Rp 566 juta ini tidak kita setujui ya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sambil mengetuk palunya dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/9/2018).

Sebelum diputuskan untuk dicoret, anggaran ini sempat menimbulkan perdebatan dalam rapat.

Plh Kepala Biro Dikmental Jafar Abdul Malik mengatakan, anggaran ini digunakan untuk memberi bingkisan nikah untuk 534 pasangan. Rencananya, setiap kelurahan mengirim dua pasangan yang akan dinikahkan.

Baca juga: Alasan DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 1,6 Miliar untuk Pendamping Rapat RW

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut hadir saat sejumlah pasangan pengantin mengikuti nikah massal di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ikut hadir saat sejumlah pasangan pengantin mengikuti nikah massal di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia.
Namun, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo mengingatkan bahwa kegiatan ini belum masuk dalam RKPD.

"Jadi ini belum ada Pak di RKPD," ujar dia.

Setiap kegiatan yang dianggarkan harus tercantum dalam RKPD terlebih dahulu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, aturan ini harus diikuti.

Dia meminta Biro Dikmental tidak membuat kegiatan yang tiba-tiba. Jika membuat kegiatan, harus ada perencanaan yang matang terlebih dahulu.

Baca juga: Pilpres dan Pileg Berbarengan, Alasan DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 11 Miliar

"Kenapa ini tidak direncanakan tapi tiba-tiba muncul? Jangan sering-sering kita melanggar aturan. Sebaiknya ini direncanakan saja tahun depan, nikah massal misalnya untuk 5.000 pasang. Jangan muncul tiba tiba dan tabrak UU," ujar Taufik.

Acara nikah massal sebelumnya pernah digelar pada malam tahun baru, 31 Desember 2017. Ketika itu, nikah massal digelar di area park and ride di Jalan MH Thamrin.

Baca juga: Menurut Anggota DPRD DKI, Warga Kapuk Sudah Lama Keluhkan RPH Babi

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Megapolitan
Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Megapolitan
Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Megapolitan
Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Megapolitan
Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Megapolitan
Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Megapolitan
Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Megapolitan
Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Megapolitan
Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Megapolitan
Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Megapolitan
Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Megapolitan
Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Megapolitan
Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X