Setelah Grab, Pengemudi Transportasi Online Akan Demo Go-Jek

Kompas.com - 10/09/2018, 18:24 WIB
Pengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARPengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara transportasi online berencana menggelar demonstrasi di Kantor Go-Jek Indonesia di Pasaraya Blok M.

"Kami akan tetap ada aksi tanggal 12 di kantor Go-Jek di Blok M," kata koordinator lapangan Wendra, Senin (10/9/2018).

Hari ini, mereka menggelar aksi di kantor perusahaan aplikasi Grab, Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Wendra, tak hanya kebijakan Grab yang dikeluhkan para pengemudi transportasi online.

Para pengemudi, kata dia, juga mengeluhkan kebijakan Go-Jek. Tuntutan yang sama akan mereka sampaikan ke pihak Go-Jek saat demo nanti.

Baca juga: Demo Sempat Ricuh, Massa Pengemudi Grab Membubarkan Diri

Adapun tuntutan massa yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) ini ada empat.

Pertama, mereka menagih janji aplikator terkait kesejahteraan. Kedua, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi.

Ketiga, menolak keras eksploitasi terhadap driver online. Keempat, menolak keras kartelisasi dan monopoli bisnis transportasi online.

Dedi Heriyantoni, perwakilan massa aksi, menyampaikan bahwa sehari-hari banyak pengendara yang mendapat hukuman berdasarkan peraturan perusahaan yang menurut mereka sepihak.

Baca juga: Massa Pengemudi Grab Kesal Petinggi Perusahaan Itu Tak Temui Mereka

Selain itu, menurut dia, saat ini para pengemudi daring sulit mendapatkan order karena adanya priority bidding atau prioritas pemberian order kepada pihak-pihak tertentu.

"Priority bidding ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1995. Aksi priority bidding ini tidak hanya diberikan kepada pengemudi khusus, tetapi juga diberikan kepada pengemudi taksi konvensional yang memiliki tarif lebih tinggi dari pada transportasi daring," tutur Dedi.

Dedi meminta pemerintah menutup perusahaan aplikasi yang tidak menyejahterakan para pengemudi dan tidak menjalankan kemitraan yang setara.

"Dengan diusirnya para aplikasi nakal, maka kami akan meminta pemerintah membangun aplikasi pemesanan transportasi daring yang berazaskan keadilan bagi kami semua pelaku usaha transportasi, khususnya kami para pengemudi daring individu," ujar Dedi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X