Kompas.com - 10/09/2018, 18:24 WIB
Pengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARPengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara transportasi online berencana menggelar demonstrasi di Kantor Go-Jek Indonesia di Pasaraya Blok M.

"Kami akan tetap ada aksi tanggal 12 di kantor Go-Jek di Blok M," kata koordinator lapangan Wendra, Senin (10/9/2018).

Hari ini, mereka menggelar aksi di kantor perusahaan aplikasi Grab, Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Wendra, tak hanya kebijakan Grab yang dikeluhkan para pengemudi transportasi online.

Para pengemudi, kata dia, juga mengeluhkan kebijakan Go-Jek. Tuntutan yang sama akan mereka sampaikan ke pihak Go-Jek saat demo nanti.

Baca juga: Demo Sempat Ricuh, Massa Pengemudi Grab Membubarkan Diri

Adapun tuntutan massa yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) ini ada empat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, mereka menagih janji aplikator terkait kesejahteraan. Kedua, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi.

Ketiga, menolak keras eksploitasi terhadap driver online. Keempat, menolak keras kartelisasi dan monopoli bisnis transportasi online.

Dedi Heriyantoni, perwakilan massa aksi, menyampaikan bahwa sehari-hari banyak pengendara yang mendapat hukuman berdasarkan peraturan perusahaan yang menurut mereka sepihak.

Baca juga: Massa Pengemudi Grab Kesal Petinggi Perusahaan Itu Tak Temui Mereka

Selain itu, menurut dia, saat ini para pengemudi daring sulit mendapatkan order karena adanya priority bidding atau prioritas pemberian order kepada pihak-pihak tertentu.

"Priority bidding ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1995. Aksi priority bidding ini tidak hanya diberikan kepada pengemudi khusus, tetapi juga diberikan kepada pengemudi taksi konvensional yang memiliki tarif lebih tinggi dari pada transportasi daring," tutur Dedi.

Dedi meminta pemerintah menutup perusahaan aplikasi yang tidak menyejahterakan para pengemudi dan tidak menjalankan kemitraan yang setara.

"Dengan diusirnya para aplikasi nakal, maka kami akan meminta pemerintah membangun aplikasi pemesanan transportasi daring yang berazaskan keadilan bagi kami semua pelaku usaha transportasi, khususnya kami para pengemudi daring individu," ujar Dedi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Megapolitan
Blusukan Bagi-bagi Sembako, Wali Kota Depok: Kita Berharap Bisa Selesaikan Pandemi dengan Sedekah

Blusukan Bagi-bagi Sembako, Wali Kota Depok: Kita Berharap Bisa Selesaikan Pandemi dengan Sedekah

Megapolitan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Megapolitan
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Megapolitan
RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

Megapolitan
Remaja Perempuan Dianiaya Orangtua di Pamulang, Ditarik Saat Sedang Tidur dan Ditampar

Remaja Perempuan Dianiaya Orangtua di Pamulang, Ditarik Saat Sedang Tidur dan Ditampar

Megapolitan
Antrean Jenazah Pasien Covid-19 di Krematoriun Cilincing Sudah Berkurang

Antrean Jenazah Pasien Covid-19 di Krematoriun Cilincing Sudah Berkurang

Megapolitan
Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X