Penjelasan BPJS soal Keterlambatan Pembayaran Tagihan Sejumlah RSUD di Jakarta

Kompas.com - 11/09/2018, 13:51 WIB
Ilustrasi BPJS TRIBUNNEWS/HERUDIN Ilustrasi BPJS
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan biaya kesehatan di sejumlah RSUD di Jakarta.

"Ya kami mengakui kalau memang ada keterlambatan pembayaran tagihan. Kan pembayaran berdasarkan jatuh tempo ya. Kami membayar yang temponya yang jatuh dulu urutannya," ujar Iqbal ketika dibubungi Kompas.com, Selasa (11/9/2018).

Tak hanya itu, menurut dia, keterlambatan juga terjadi karena proses pembayaran tagihan biaya kesehatan tersebut dilakukan secara terpusat.

"Jadi dropping (pembayaran tagihan) dari pusat karena kami memang supaya sistemnya lebih efisien. Karena sistemnya satu pintu itu kan teman-teman dropping-nya tergantung pada kantor pusat," kata dia.


Baca juga: Disurati Pemprov karena Jakarta Krisis Obat, Ini Kata BPJS

Iqbal mengatakan, pihaknya telah berupaya agar pembayaran tagihan itu tak mengalami keterlambatan.

Sebab, keterlambatan pembayaran tagihan juga dapat membuat BPJS harus membayar biaya denda.

"Kami keterlambatan itu ada risikonya. Artinya risiko ganti rugi 1 persen dari setiap keterlambatan, per klaim," ucap Iqbal.

Keterlambatan pembayaran tagihan ini disebut sebagai penyebab krisis obat di sejumlah RSUD di Jakarta.

Persoalan ini juga dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 pada Senin (10/9/2018).

Baca juga: RSUD di Jakarta Krisis Obat, Pemprov DKI Surati BPJS Kesehatan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, setiap bulan Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan.

Namun, menurut dia, BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS.

Menanggapi hal ini, Iqbal meminta pihak RSUD melakukan penelusuran agar dimetahui secara pasti penyebab krisis obat tersebut sebelum menyimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran tagihan BPJS jadi faktor penyebab.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Megapolitan
Begini Kesepakatan 'Bagi Jatah' Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Begini Kesepakatan "Bagi Jatah" Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Megapolitan
Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Megapolitan
Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Megapolitan
Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Megapolitan
Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Megapolitan
Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Megapolitan
Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Megapolitan
2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

Megapolitan
Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya Temui Anies, Bahas Pencegahan Tawuran hingga Peredaran Narkoba

Kapolda Metro Jaya Temui Anies, Bahas Pencegahan Tawuran hingga Peredaran Narkoba

Megapolitan
Imigrasi Catat Ada 7.588 WNA yang Tinggal di Bekasi, Didomimasi Warga Jepang

Imigrasi Catat Ada 7.588 WNA yang Tinggal di Bekasi, Didomimasi Warga Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X