Protes Kebijakan BPJS Kesehatan, Sejumlah Warga Depok Pawai ke Istana

Kompas.com - 12/09/2018, 11:44 WIB
Sejumlah orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersiap di Jalan Juanda Depok, Rabu (12/9/2018), untuk melakukan long march ke Istana Negara di Jakarta Kompas.com/Cynthia LovaSejumlah orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersiap di Jalan Juanda Depok, Rabu (12/9/2018), untuk melakukan long march ke Istana Negara di Jakarta

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah warga Kota Depok, Jawa Barat, yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Rabu (12/9/2018), mengadakan long march atau pawai dari Depok ke Istana Negara di Jakarta Pusat.

Sebelum berangkat pada pukul 08.00 WIB, mereka berkumpul di lampu merah Juanda, Margonda atau Taman Kita Depok. Mereka membawa spanduk bertulis antara lain "Ganti direksi kesehatan”, dan “Kembalikan jaminan kesehatan masyarakat”.

DKR menuntut agar Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membatalkan semua peraturan yang merugikan masyarakat dan pasien.

Roy Pangharapan, perwakilan DKR, menyatakan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bukannya membaik tetapi justru semakin menyulitkan masyarakat dan pasien.

Baca juga: RSUD di Jakarta Krisis Obat, Pemprov DKI Surati BPJS Kesehatan

Dokter, perawat dan rumah sakit pun sekarang mengeluh, kata dia, karena dirugikan BPJS Kesehatan yang tidak bayar utang ke pihak rumah sakit.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, yang sebelumnya berapa kali pun pasien terapi akan dijamin BPJS Kesehatan, kini dijamin hanya dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri. Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya

Roy mengatakan, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1/2018 tentang Kegawatdarutan juga mengakibatkan pasien gawat darurat tidak lagi mendapatkan pelayanan di UGD rumah-rumah sakit.

“Padahal pasien UGD adalah pasien yang urusannya hidup atau mati. Tapi karena BPJS sudah tidak menanggung biaya pelayanan UGD. Maka pasien miskin walau punya kartu BPJS, tidak bisa lagi menggunakan UGD. Korban kematian karena kegawat daruratan meningkat setelah peraturan itu diberlakukan,” ucap Roy.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanita Penyebar Video Ancam Bunuh Jokowi Mengaku Tak Ditengok Teman-temannya

Wanita Penyebar Video Ancam Bunuh Jokowi Mengaku Tak Ditengok Teman-temannya

Megapolitan
PAN Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Pembangunan Kampung Akuarium

PAN Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Rencana Pembangunan Kampung Akuarium

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X