DPRD DKI: KJP Plus, Plusnya Belum Kelihatan, Jumlah Penerima Malah Turun

Kompas.com - 12/09/2018, 13:22 WIB
Contoh KJP Plus Anies-Sandi KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAContoh KJP Plus Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dia tidak melihat nilai plus dalam salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

" KJP Plus ini kan program prioritas, cuma sampai hari ini plusnya itu belum kelihatan. Plusnya yang muncul, yang dirasakan oleh masyarakat adalah penurunan jumlah penerima KJP," ujar Gembong.

Gembong menyampaikan itu dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: KJP Plus hingga Rotasi Jabatan, Ini 8 Kritik Fraksi PDI-P untuk Anies-Sandiaga

Gembong mengaku mengetahui data puluhan siswa yang tidak lagi menerima KJP Plus pada 2018. Padahal, kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut masih sama dengan tahun 2017, saat mereka menerima KJP.

"Tahun kemarin dapat, tahun ini enggak dapat, status orangnya masih sama, kondisi ekonominya masih sama. Harusnya plusnya menyempurnakan, bukan justru mengurangi dari kemarin dapat, sekarang tidak dapat," kata Gembong.

Baca juga: Pengawasan Dana Tunai KJP Plus yang Dipertanyakan...

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyampaikan, anggaran Rp 3,975 triliun pada 2018 sebenarnya dialokasikan untuk 872.000 penerima KJP Plus.

Namun, baru 805.000 siswa yang menerima KJP Plus pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018.

Bowo menyebut masih ada slot untuk puluhan ribu siswa yang berhak menerima KJP Plus, namun belum mendapatkannya pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018.

Baca juga: Anggap KJP Plus Kemunduran, Komisi E Bakal Panggil Dinas Pendidikan

"Persoalannya adalah KJP ini harus diperjuangkan, orangtua yang kemudian harus memperbarui 6 bulan sekali, melakukan pendaftaran di sekolah. Jadi, bukan sekali terima, pasti langsung seumur-umur akan terima KJP," kata Bowo dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, Bowo meminta orangtua segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk menerima KJP Plus hingga batas waktu pendaftaran 19 September mendatang.

"Mohon sampai 19 September, bagi masyarakat yang masih memenuhi syarat dan belum terakomodir, silakan datang ke sekolah, karena pendaftarannya hanya satu pintu melalui sekolah," ucapnya.

Baca juga: DKI Salurkan 124.969 KJP Plus, Bisa Ditarik Tunai...



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolres Metro Jaksel Harap Pedemo Sampaikan Pendapat dengan Santun

Kapolres Metro Jaksel Harap Pedemo Sampaikan Pendapat dengan Santun

Megapolitan
Cegah Pelajar Ikut Demo, TNI-Polri Jaga Perbatasan Cikupa dan Curug Tangerang

Cegah Pelajar Ikut Demo, TNI-Polri Jaga Perbatasan Cikupa dan Curug Tangerang

Megapolitan
8 Polisi Bekasi yang Terpapar Covid-19 Usai Amankan Demo Mulai Membaik

8 Polisi Bekasi yang Terpapar Covid-19 Usai Amankan Demo Mulai Membaik

Megapolitan
Jelang Unjuk Rasa, 1.200 Personel Amankan Obyek Vital dan Sentra Perekonomian di Jaksel

Jelang Unjuk Rasa, 1.200 Personel Amankan Obyek Vital dan Sentra Perekonomian di Jaksel

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Diduga Gerakkan Pelajar Saat Demo Rusuh di Jakarta

Polisi Tangkap 3 Orang yang Diduga Gerakkan Pelajar Saat Demo Rusuh di Jakarta

Megapolitan
Ada Demonstrasi di Jakarta Hari Ini, Begini Kondisi Lalin Bekasi

Ada Demonstrasi di Jakarta Hari Ini, Begini Kondisi Lalin Bekasi

Megapolitan
Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Medan Merdaka Barat Ditutup Selasa Pagi

Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Medan Merdaka Barat Ditutup Selasa Pagi

Megapolitan
Pukul 09.10 WIB, Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Mulai Padati Patung Kuda

Pukul 09.10 WIB, Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Mulai Padati Patung Kuda

Megapolitan
Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi 4 Rute Layanan Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi 4 Rute Layanan Bus Transjakarta

Megapolitan
Kota Tangerang Buka Pendaftaran Online untuk Stimulus UMKM

Kota Tangerang Buka Pendaftaran Online untuk Stimulus UMKM

Megapolitan
DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

Megapolitan
PSBB Jilid Ke-12 Berakhir Hari Ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Tangsel?

PSBB Jilid Ke-12 Berakhir Hari Ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Tangsel?

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

Megapolitan
Lima Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Dewi Sartika, Truk hingga Taksi Ringsek

Lima Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Dewi Sartika, Truk hingga Taksi Ringsek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X