Aksi di Depan Istana Minta Jokowi Cabut Aturan BPJS Kesehatan yang Merugikan Masyarakat

Kompas.com - 12/09/2018, 13:36 WIB
Puluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPuluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Kami minta dikeluarkan keppres (keputusan presiden) tentang pencabutan aturan ( BPJS Kesehatan) yang merugikan pasien," ujar koordinator aksi Roy Pangharapan, di depan Istana Negara, Rabu siang.

Aturan yang dinilai merugikan warga tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Baca juga: Protes Kebijakan BPJS Kesehatan, Sejumlah Warga Depok Pawai ke Istana

 

Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik.

Roy menilai, jika peraturan itu terus ada, maka akan membahayakan warga khususnya untuk tingkat harapan hidup.

Roy menilai, Jokowi tidak merespon aturan BPJS tersebut karena jajarannya tidak menyampaikan secara utuh terkait kerugian yang akan ditimbulkan setelah aturan itu berlaku.

DKR telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjembatani pertemuan dengan pihak Istana.

"Aksi hari ini bukan demo, tapi kami mau melapor kepada Presiden terkait kondisi kesehatan di bawah BPJS Kesehatan. Karena saya yakin beliau tidak utuh mendapatkan laporan," ujar Roy.

Baca juga: BPJS Kesehatan Siapkan Pengganti Obat Kanker Payudara Trastuzumab

"Karena terakhir BJPS mengeluarkan aturan yang menyulitkan dan merugikan presiden. Kami cinta Pak Jokowi makanya kami lapor. Kan sayang, beliau dicibir rakyat karena enggak bisa ngurusin ini," ujar Roy.

Diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Megapolitan
Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Megapolitan
Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Megapolitan
Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

Megapolitan
Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Megapolitan
2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

Megapolitan
Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Megapolitan
Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penjual Materai Daur Ulang di Tangsel

Polisi Tangkap Komplotan Penjual Materai Daur Ulang di Tangsel

Megapolitan
Polda Metro Jaya Persilakan Dua Mahasiswa Unkris Buat Laporan jika Dirugikan Oknum Polisi

Polda Metro Jaya Persilakan Dua Mahasiswa Unkris Buat Laporan jika Dirugikan Oknum Polisi

Megapolitan
Baru Tas yang Ditemukan dari Awak Kapal yang Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Priok

Baru Tas yang Ditemukan dari Awak Kapal yang Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Sudah Sebulan, Atap SLB Bundaku Bekasi Roboh

Sudah Sebulan, Atap SLB Bundaku Bekasi Roboh

Megapolitan
Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X