Kompas.com - 12/09/2018, 17:08 WIB
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018). KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKODirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi berjanji pihaknya bakal merevisi Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Operasional Angkutan Sewa Khusus atau Transportasi Online.

"Permenhub 108 nanti direvisi, akan ada diskusi lagi dengan aplikasi dan aliansi-aliansi yang ada di Indonesia termasuk teman-teman Gerhana. Jaminan itu yang saya sampaikan," kata Budi saat menemui para pengemudi online dari Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana), di kantor Go-Jek di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018) siang.

Budi mengatakan, pihaknya juga masih menunggu proses gugatan permenhub di Mahkamah Agung.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Ekspansi Go-Jek di Vietnam

Jika gugatan selesai, pihaknya bisa merevisi permenhub dengan memperhatikan kebutuhan para pengemudi online, baik mobil maupun motor.

"Jadi di saat kekosongan jangan dikatakan bahwa pemerintah berhenti. Tidak, saya sedang menunggu keputusan (MA)," ujar Budi.

Budi meminta perusahaan aplikasi dan pengemudi mau mengikuti aturan itu sehingga terjalin kemitraan yang setara seperti tuntutan para pengemudi.

Baca juga: Go-Jek Janji Libatkan Pengemudi Saat Bikin Kebijakan Baru

"Aturan itu tidak hanya mengikat bagaimana proses bisnis transportasi di taksi online, tetapi mengatur bagaimana aplikasi atau juga bagaimana mitra harus mengikuti regulasi yang ada, Grab dengan Go-Jek. Harus taat kepada regulasi yang ada," kata Budi.

Sebelum mendemo Go-Jek, Gerhana telah mendemo perusahaan aplikasi transportasi lainnya, Grab, pada Senin (10/9/2018).

Ada empat tuntutan yang mereka sampaikan.

Baca juga: Setelah Grab, Giliran Go-Jek Didemo Mitra Pengemudinya

Pertama, menagih janji aplikator terkait kesejahteraan. Kedua, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi.

Ketiga, menolak keras eksploitasi terhadap pengemudi online, menolak keras kartelisasi, dan monopoli bisnis transportasi online. Keempat, meminta pemerintah menutup perusahaan dan membuat perusahaan baru jika permintaan mereka tak diindahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keberatan Divonis 14 Tahun Penjara, Pelaku Cabul 'Bruder' Angelo Ajukan Banding

Keberatan Divonis 14 Tahun Penjara, Pelaku Cabul "Bruder" Angelo Ajukan Banding

Megapolitan
SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

Megapolitan
2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

Megapolitan
Vonis 14 Tahun 'Monster Cabul' Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Vonis 14 Tahun "Monster Cabul" Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Megapolitan
Seorang Wanita dan Pacarnya Diserang Begal di Plumpang, Disabet Parang lalu Lari Dikejar Pelaku

Seorang Wanita dan Pacarnya Diserang Begal di Plumpang, Disabet Parang lalu Lari Dikejar Pelaku

Megapolitan
Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Megapolitan
'Bruder' Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

"Bruder" Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Megapolitan
Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Megapolitan
Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah,  dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah, dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Megapolitan
Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.