Normalisasi Ciliwung, BBWSCC Tunggu Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Kompas.com - 12/09/2018, 20:32 WIB
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) Bambang Hidayah belum bisa memastikan keberlanjutan normalisasi Sungai Ciliwung pada 2019.

BBWSCC masih menunggu kepastian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab membebaskan lahan bantaran sungai yang diokupasi warga.

Baca juga: BBWSCC: Tidak Ada Alokasi Dana untuk Sodetan dan Normalisasi Ciliwung Tahun ini

"Sisanya kami menunggu bebasnya lahan. Nah yang melakukan pembebasan lahan Pemprov DKI," kata Bambang ditemui di kantornya, Rabu (12/9/2018).

BBWSCC telah mengirim surat ke Pemprov DKI perihal kepastian pembebasan lahan.

Kepastian ini diperlukan untuk menetapkan anggaran dan kegiatan BBWSCC. Bambang tidak ingin pihaknya menganggarkan normalisasi lalu membatalkan dan mengembalikan anggaran akibat tidak tersedianya lahan.

Baca juga: Bima Arya Paparkan Kendala Kerjakan Normalisasi Ciliwung

Menurut Bambang, gubernur telah membalas surat itu.

"Sudah dibalas, isinya pihak Pemprov DKI sedang komitmen melakukan pembebasan. Cuma, kan, pelaksanaannya susah," ujar Bambang.

Menurut Bambang, membebaskan lahan memang tidak mudah. Pasalnya, warga kerap minta "ganti untung" atas tanahnya.

Baca juga: Enggak Masalah Normalisasi Ciliwung, Namanya Bukan Tanah Kami...

Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.
Meskipun yang sering terjadi adalah okupasi ilegal, warga merasa memiliki tanah bantaran karena telah turun temurun tinggal di sana.

Oleh karena itu, Bambang belum bisa memastikan normalisasi akan dilanjutkan pada 2019. 

"Kami kumpulkan dulu (tanah yang sudah bebas), kalau nanti sudah cukup, baru kami anggarkan lagi," kata Bambang.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Megapolitan
Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Megapolitan
Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Megapolitan
Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Megapolitan
Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Megapolitan
Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Megapolitan
Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Megapolitan
Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Megapolitan
Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Megapolitan
Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Megapolitan
Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Megapolitan
Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X