Normalisasi Ciliwung, BBWSCC Tunggu Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Kompas.com - 12/09/2018, 20:32 WIB
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) Bambang Hidayah belum bisa memastikan keberlanjutan normalisasi Sungai Ciliwung pada 2019.

BBWSCC masih menunggu kepastian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab membebaskan lahan bantaran sungai yang diokupasi warga.

Baca juga: BBWSCC: Tidak Ada Alokasi Dana untuk Sodetan dan Normalisasi Ciliwung Tahun ini


"Sisanya kami menunggu bebasnya lahan. Nah yang melakukan pembebasan lahan Pemprov DKI," kata Bambang ditemui di kantornya, Rabu (12/9/2018).

BBWSCC telah mengirim surat ke Pemprov DKI perihal kepastian pembebasan lahan.

Kepastian ini diperlukan untuk menetapkan anggaran dan kegiatan BBWSCC. Bambang tidak ingin pihaknya menganggarkan normalisasi lalu membatalkan dan mengembalikan anggaran akibat tidak tersedianya lahan.

Baca juga: Bima Arya Paparkan Kendala Kerjakan Normalisasi Ciliwung

Menurut Bambang, gubernur telah membalas surat itu.

"Sudah dibalas, isinya pihak Pemprov DKI sedang komitmen melakukan pembebasan. Cuma, kan, pelaksanaannya susah," ujar Bambang.

Menurut Bambang, membebaskan lahan memang tidak mudah. Pasalnya, warga kerap minta "ganti untung" atas tanahnya.

Baca juga: Enggak Masalah Normalisasi Ciliwung, Namanya Bukan Tanah Kami...

Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.
Meskipun yang sering terjadi adalah okupasi ilegal, warga merasa memiliki tanah bantaran karena telah turun temurun tinggal di sana.

Oleh karena itu, Bambang belum bisa memastikan normalisasi akan dilanjutkan pada 2019. 

"Kami kumpulkan dulu (tanah yang sudah bebas), kalau nanti sudah cukup, baru kami anggarkan lagi," kata Bambang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X