JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik memastikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak akan diberikan.
Meskipun dalam pembahasan tingkat komisi, beberapa BUMD disetujui pengajuan PMD-nya.
"PMD saya tetap berpendapat enggak perlu. Masa APBD mau ditaruh di PMD semua? Mending duitnya jadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) daripada ditaruh di BUMD," ujar Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Baca juga: Cerita Hari Pertama Kang Emil Jadi Gubernur Jabar, Sapaan Isterinya hingga Cek Kinerja BUMD
Taufik mengatakan PMD yang diajukan terlampau besar hampir Rp 11 triliun.
Anggaran sebesar itu seharusnya digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan warga, bukan untuk BUMD yang seharusnya sudah bisa mandiri.
"Nanti dibilang kok DKI belanjanya buat BUMD bukan buat rakyat," katanya.
Baca juga: Kritikan Bertubi-tubi atas Permintaan Suntikan Dana BUMD...
Di samping itu, dia juga menilai SKPD tidak kreatif dalam membuat program.
Hingga akhirnya anggaran untuk pembangunan diletakkan di BUMD.
"Malas, enggak mau kerja. Masa uang mau ditaruh di BUMD semua? Menurut saya enggak logis," kata dia.
Baca juga: Kalau Begini, Kelas Camat yang Jadi Dirut BUMD Juga Bisa...
Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) masih berlangsung. PMD untuk BUMD belum dibahas dalam rapat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.