Berita Terpopuler Megapolitan: Dari Bonus Atlet hingga Jumlah Penerima KJP Turun

JAKARTA, KOMPAS.com — Rabu (12/9/2018) pagi kemarin Kompas.com menurunkan sebuah berita rangkuman tentang terhentinya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan bonus bagi atlet DKI yang berprestasi di Asian Games 2018. Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta awalnya mengajukan alokasi kenaikan bonus itu dalam pembahasan ABPD-Perubahan yang saat ini sedang dirapatkan bersama DPRD DKI.

Kepala Disorda DKI Jakarta Ratiyono menyampaikan, dalam rancangan awal peraih medali emas dapat bonus Rp 750 juta, peraih medali emas Rp 500 juta, dan peraih perunggu dapat Rp 250 juta.

Namun wacana kenaikan bonus atlet itu dibatalkan sendiri oleh pihak Pemprov DKI. Disorda tidak jadi mengajukan kenaikan bonus atlet dalam rapat anggaran pada Senin lalu.

Apa alasanya? Silakan ikuti beritanya di:Baca juga: Wacana Kenaikan Bonus bagi Atlet DKI Jakarta Kandas di Tengah Jalan

Namun setelah dikritik DPRD, Pemprov DKI akhirnya menaikkan bonus bagi atlet berprestasi itu sesuai rencana semula.

Ratiyono mengatakan, pihaknya akan mengikuti besaran yang disepakati dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta. Jika DPRD sepakat untuk naik, artinya Pemprov DKI akan mengubah Keputusan Gubernur yang sudah terlanjur dibuat.

Kata Ratiyono, pada dasarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan tidak menambah bonus agar semangat juang atlet tetap hidup. Pemprov DKI justru akan menambah uang bulanan mereka saja. Namun, Anies tetap akan ikut kesepakatan dalam rapat Banggar. Ratiyono mengatakan, Anies hanya meminta agar keputusan mengenai ini tidak berlarut-larut.

Dengan pernyataan Ratiyono itu, anggota DPRD DKI Jakarta langsung menyetujuinya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang menjadi pemimpin rapat langsung ketuk palu.

"Sudah disampaikan bahwa prinsipnya Dinas Pemuda dan Olahraga tidak keberatan kita meningkatkan penghargaan untuk atlet," ujar Triwisaksana.

Silakan lihat berita lengkapnya di: Baca juga: Setelah Dikritik DPRD, Pemprov DKI Akhirnya Tambah Bonus Atlet Berprestasi

Tawuran Anggota Ormas

Anggota organisasi masyarakat ( Ormas) Forum Betawi Rembug ( FBR) terlibat dalam tawuran yang terjadi di Jakarta Selatan, Selasa lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menerangkan bentrokan itu dipicu peristiwa gardu mereka dilempari.

"Pada hari Selasa, 11 September 2018, pukul 18.30 WIB telah terjadi penyerangan Gardu Semut Item FBR oleh sekelompok orang yang diduga dari kelompok Pemuda Pancasila di Jalan KH Syafie Hamzami, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," kata Indra dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam.

Simak berita selanjut di: Baca juga: Bermula dari Gardu Ormas Dilempari, Tawuran Terjadi di Jaksel. Berita lain: Baca juga: Usai Bentrok, Ketua 2 Ormas di Tangsel Sepakat Selesaikan Masalah

Go-Jek Juga Didemo Mitra Pengemudinya

Berita terpoler lainya adalah tentang para pengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana). Mereka kemarin menggelar demonstrasi di kantor perusahaan aplikasi transportasi Go-Jek di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan.

Pada sekitar pukul 11.30, massa aksi datang dengan konvoi menggunakan mobil. Mereka kemudian berorasi di halaman belakang Pasaraya di dekat akses masuk basement.

Apa tuntutan mereka? Berita selengkapnya ada di sini: Baca juga: Setelah Grab, Giliran Go-Jek Didemo Mitra Pengemudinya

Anggota DPRD DKI Sebut Jumlah Penerima Malah Turun

Berita kelima yang masuk daftar terpopuler adalah tentang jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menurun pada tahun ini.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dia tidak melihat nilai plus dalam salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

"KJP Plus ini kan program prioritas, cuma sampai hari ini plusnya itu belum kelihatan. Plusnya yang muncul, yang dirasakan oleh masyarakat adalah penurunan jumlah penerima KJP," ujar Gembong.

Gembong menyampaikan itu dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Gembong mengaku mengetahui data puluhan siswa yang tidak lagi menerima KJP Plus pada 2018. Padahal, kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut masih sama dengan tahun 2017, saat mereka menerima KJP.

Selanjutnya tentang berita ini bisa dibaca di: Baca juga: DPRD DKI: KJP Plus, Plusnya Belum Kelihatan, Jumlah Penerima Malah Turun