Pegawai Pemprov DKI Sudah Kumpulkan Rp 3,9 Miliar untuk Lombok - Kompas.com

Pegawai Pemprov DKI Sudah Kumpulkan Rp 3,9 Miliar untuk Lombok

Kompas.com - 13/09/2018, 08:01 WIB
Warga memeriksa rumah mereka yang roboh di desa Sembalun, pulau Lombok pada 20 Agustus 2018 setelah serangkaian gempa bumi dicatat oleh seismolog sepanjang 19 Agustus. Menurut laporan pihak berwenang pada Senin (20/8/2018), setidaknya 10 orang tewas setelah serangkaian gempa kuat mengguncang pulau Lombok. Ini merupakan gempa baru yang berbeda dari gempa berkekuatan M 7,0 pada Minggu (5/8/2018) yang telah menewaskan ratusan nyawa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Warga memeriksa rumah mereka yang roboh di desa Sembalun, pulau Lombok pada 20 Agustus 2018 setelah serangkaian gempa bumi dicatat oleh seismolog sepanjang 19 Agustus. Menurut laporan pihak berwenang pada Senin (20/8/2018), setidaknya 10 orang tewas setelah serangkaian gempa kuat mengguncang pulau Lombok. Ini merupakan gempa baru yang berbeda dari gempa berkekuatan M 7,0 pada Minggu (5/8/2018) yang telah menewaskan ratusan nyawa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut mengumpulkan sumbangan untuk korban gempa di Lombok, NTB. Sampai pada Selasa (12/9/2018) malam, besar sumbangan yang terkumpul mencapai Rp 3,9 miliar.

"Kami buka rekening untuk tampung sumbangan dari ASN dan pegawai DKI lain, mereka transfer ke situ berapa saja. Sudah terkumpul Rp 3,9 miliar sekarang," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu.

Baca juga: Fakta Terbaru Gempa Lombok, Pengungsi Terserang Malaria hingga Kerugian Rp 10,15 T

Saefullah mengatakan, sumbangan itu sudah dibuka sejak dua hari setelah kejadian gempa pertama di Lombok. Sumbangan itu juga berbeda dari sumbangan sebesar Rp 30 miliar yang dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018.

Untuk sumbangan dari pegawai DKI, Saefullah mengatakan penyalurannya akan melalui MoU terlebih dahulu. Uangnya tidak akan diberikan begitu saja melainkan diberi dalam bentuk pembayaran infrastruktur.

"Mereka butuh apa? Misalnya butuh sekolahan, ya sudah tenderin di sana. Lalu kan dibangun dulu tuh sekolahnya, nanti kami yang bayar," ujar Saefullah.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, Gempa Susulan Bikin Warga Panik hingga PLN Merugi Rp 70 Miliar



Close Ads X