Pengemudi Transportasi "Online" Demo demi Kemitraan yang Setara

Kompas.com - 13/09/2018, 08:28 WIB
Vice President Corporate Communications Go-Jek Michael Reza menerima tuntutan para pengemudi Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) yang berunjuk rasa di kantor Go-Jek di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Vice President Corporate Communications Go-Jek Michael Reza menerima tuntutan para pengemudi Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) yang berunjuk rasa di kantor Go-Jek di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengemudi transportasi online yang tergabung dalam Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) mendemo dua perusahaan aplikasi transportasi yang beroperasi di Indonesia, Grab dan Go-Jek, pada pekan ini. Sebagian besar mereka adalah pengemudi kendaraan roda empat.

Mereka mendemo Grab pada Senin (10/9/2018) di kantor Grab Indonesia di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa yang dilakukan komunitas Gerhana sempat diwarnai kekacauan. Massa aksi emosi karena tak dipertemukan dengan Managing Direktur Grab Ridzki Kramadibrata. Mereka juga beberapa kali terprovokasi hingga sempat dipukul mundur oleh polisi.

Mereka kemudian mendemo Go-Jek pada Rabu kemarin di kantor Go-Jek di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan. Demo di kantor Go-Jek berjalan kondusif dan hanya berlangsung kurang lebih tiga jam.

Dedi Heriyantoni, perwakilan massa Gerhana menyatakan ada empat hal yang mereka tuntut.


"Tuntutan para pengemudi daring kali ini adalah menagih janji aplikator, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak keras eksploitasi terhadap driver online, dan menolak keras kartelisasi dan monopoli bisnis transportasi online," kata Dedi, Senin.

Baca juga: Tanggapan Grab atas Unjuk Rasa Pengemudi

Dedi mengatakan, sehari-hari banyak pengendara yang mendapat hukuman atas peraturan perusahaan yang menurut mereka sepihak.

Selain itu, saat ini para pengemudi daring individu sulit mendapatkan order atau orderan anyep karena adanya priority bidding atau prioritas pemberian order kepada pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, priority bidding jelas-jelas melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni UU No 5 Tahun 1995. Dedi mengatakan, priority bidding itu tidak hanya diberikan kepada pengemudi khusus, tetapi juga diberikan kepada pengemudi taksi konvensional yang memiliki tarif lebih tinggi daripada transportasi daring.

Dedi meminta, jika perusahaan aplikasi tak memenuhi tuntutan untuk menyejahterakan para pengemudi dan menjalankan kemitraan yang setara, pemerintah sebaiknya menutup perusahaan itu.

"Dengan diusirnya para aplikasi nakal, kami akan meminta pemerintah membangun aplikasi pemesanan transportasi daring yang berazaskan keadilan bagi kami semua pelaku usaha transportasi, khususnya kami para pengemudi daring individu," ujar Dedi.

Pengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Pengemudi transportasi online yang tergabung di bawah komunitas Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).
Tanggapan Grab dan Go-Jek

Manajer Humas Grab Dewi Nuraini menyatakan, pihaknya menghargai setiap aspirasi dan masukan dari mitra pengemudi selama masukan itu disampaikan secara damai dan masih dalam koridor hukum.

Ia mempermasalahkan aksi yang tak mengantongi izin dari Polda Metro Jaya. Begitu juga status massa aksi dari Gerhana yang telah di-suspend karena terindikasi melakukan kecurangan yang merugikan penumpang dan mitra pengemudi lainnya.

Baca juga: Setelah Grab, Giliran Go-Jek Didemo Mitra Pengemudinya

Dewi juga menyampaikan, manajemen Grab Indonesia mengaku berkomunikasi secara reguler dengan komunitas mitra pengemudi, termasuk melalui berbagai pertemuan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Megapolitan
Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Megapolitan
Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Megapolitan
BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

Megapolitan
Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Megapolitan
Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X