Pemprov DKI Bantah Data BKN soal 52 Koruptor Masih Berstatus PNS DKI

Kompas.com - 14/09/2018, 17:33 WIB
PNS DKI Jakarta mengikuti apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-491 DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Jumat (22/6/2018).  KOMPAS.com/JESSI CARINA PNS DKI Jakarta mengikuti apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-491 DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Jumat (22/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Wahyono membantah ada koruptor yang masih berstatus PNS di Jakarta. Menurut dia, semua PNS yang terlibat tindak pidana korupsi akan langsung diberhentikan.

"Sepanjang data yang masuk ke BKD terkait pidana korupsi, pasti dan pasti kita proses untuk diberhentikan," ujar Wahyono ketika dihubungi, Jumat (14/9/2018).

Wahyono mengatakan, BKD kaget ketika Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyebut ada 52 koruptor berstatus PNS di Jakarta. Padahal selama ini, Pemprov DKI memberhentikan PNS yang terlibat kasus korupsi setelah kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketika PNS tersebut masih menyandang status tersangka korupsi, Pemprov DKI juga langsung memberhentikan sementara.

Baca juga: Jumlah Koruptor Berstatus PNS di Tingkat Provinsi, DKI Peringkat Pertama

"Begitu putusannya ada, kita langsung eksekusi. Ini sudah dari bertahun-tahun lalu di saat daerah lain belum berani, kita sudah melakukan ini," ujar Wahyono.

Wahyono pun sudah menghubungi BKN mengenai hal ini. Dia ingin mencocokan data yang dimiliki BKN dengan data yang ada di BKD DKI Jakarta.

"Kita klarifikasi ini ke BKN. Salah satu direktur pengawasannya sudah berjanji mau kirim data itu ke kita," ujar Wahyono.

Baca juga: Koruptor Berstatus PNS, Terbanyak di Kemenhub dan Kemenag

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara merilis data mengenai koruptor yang masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Data ini dihimpun BKN per 12 September 2018.

Menurut BKN, data ini diperoleh setelah melakukan penelusuran di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Secara umum, terdapat 2.357 koruptor yang masih berstatus PNS, baik itu di instansi pemerintahan pusat atau daerah.

Baca juga: KPK Berharap Kepala Daerah Proaktif Berhentikan PNS Koruptor

Jumlah koruptor yang masih berstatus PNS di tingkat pusat tercatat sebanyak 98 orang. Sedangkan jumlah di daerah mencapai 2.259 orang.

BKN membagi data di daerah ke dalam tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi, Pemprov DKI Jakarta menempati peringkat teratas dengan jumlah 52 orang koruptor masih berstatus PNS.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jakarta Tuan Rumah Formula E, antara Klaim Anies dan FIA yang Belum Ambil Keputusan

Jakarta Tuan Rumah Formula E, antara Klaim Anies dan FIA yang Belum Ambil Keputusan

Megapolitan
Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Megapolitan
Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Close Ads X