Bekas Kantor Pajak Ini Akan Dijadikan Selter Warga Bukit Duri - Kompas.com

Bekas Kantor Pajak Ini Akan Dijadikan Selter Warga Bukit Duri

Kompas.com - 14/09/2018, 22:52 WIB
Kantor Pelayanan Pajak milik Kementerian Keuangan di Jalan Taman Bukit Duri yang terbengkalai, Jumat (14/9/2018).KOMPAS.com/Nathania Narda Kantor Pelayanan Pajak milik Kementerian Keuangan di Jalan Taman Bukit Duri yang terbengkalai, Jumat (14/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun selter untuk warga Bukit Duri yang menggugat penggusuran pada 2017.

Menurut rencana, selter atau hunian sementara itu akan dibangun di Kantor Pelayanan Pajak milik Kementerian Keuangan di Jalan Taman Bukit Duri yang terbengkalai.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi pada Jumat (14/9/2018), kantor itu masih berdiri kokoh.

Baca juga: Sudah Dicoret, Anggaran Pembangunan Selter Bukit Duri Diadakan Kembali

Bangunannya bergaya kolonial dengan cat putih yang sudah ditimpa berbagai coretan.

Kusen-kusen jendalanya juga banyak yang sudah rusak dan kacanya bolong.

Salah seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menceritakan kantor itu sudah lama diabaikan.

Baca juga: Alasan BBWSCC Kasasi Warga Bukit Duri dan Bidaracina

"Wah sudah lama banget, karena banjir, kan, sudah enggak dipakai lagi," kata warga itu.

Sehari-hari, kantor itu lebih sering digunakan untuk lokasi foto dan syuting. Ada juga beberapa kandang burung dan spanduk lomba "Kicau Mania".

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan Yaya Mulyarso mengatakan, Pemprov DKI telah menggelar rapat bersama perwakilan Kementerian Keuangan terkait aset itu.

Baca juga: BBWSCC Ajukan Kasasi, Warga Bukit Duri Terancam Tak Dapat Ganti Rugi

"Sudah datang dari orang Kemenkeu, kemungkinan sistemnya nanti pinjam pakai," ujar Yaya.

Yaya mengatakan, pihaknya segera membuat permohonan tertulis kepada Kementerian Keuangan.

Pembangunan selter adalah kebijakan gubernur DKI Jakarta. Ia berjanji akan mengembalikan warga yang tergusur dengan membangun penataan berbasis kebutuhan warga atau community action plan (CAP).


Baca juga: Janji Gubernur DKI kepada Warga Bukit Duri yang Terkendala Lahan...

Sebelum mewujudkan hunian bagi warga, gubernur menjanjikan pembangunan selter atau rumah sementara.

Komentar
Close Ads X