Taufik yang Lagi-lagi Melaporkan KPU...

Kompas.com - 15/09/2018, 08:00 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan antara Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) DKI Jakarta belum berakhir. Pada Jumat (14/9/2018) kemarin, Taufik kembali melaporkan KPU DKI ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

Kuasa hukum Taufik, Yupen Hadi menyatakan laporan tersebut berlandaskan pada sikap KPU DKI yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI yang meloloskan Taufik sebagai bakal calon legislatif.

"Intinya kami tangkap KPU DKI tidak akan melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tenggang tiga hari yang ditentukan undang-undang," kata Yupen usai melapor, Jumat.

Yupen menuturkan, KPU wajib menuruti putusan Bawaslu dan tidak bisa berlindung di balik Surat Edaran KPU RI yang meminta KPU Daerah menunda putusan Bawaslu Daerah masing-masing.

Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Karena putusan Bawaslu lebih tinggi derajatnya daripada surat KPU RI. Nah jadi dalam hal ini KPU DKI Jakarta tetap harus melaksanakan putusan itu, sekali pun ada surat dari KPU RI," ujarnya.

Laporan tersebut berlandaskan Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa KPU daerah yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu dapat dipidana.

Dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.


Koordinasi dengan Polisi dan Jaksa

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk mendalami laporan tersebut.

"Sebab, kalau mengacu pada temuan ini, kebetulan ini berkaitan dengan Pasal 518 terkait pidana. Maka, perlu ada koordinasi dengan pihak jaksa dan kepolisian, baru setelah dinyatakan ada temuan, akan segera diregister dan diproses," kata Puadi.

Puadi menuturkan, setelah laporan diregister, maka Bawaslu DKI, polisi, dan kejaksaan akan memulai proses penyelidikan selama 14 hari kerja.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Megapolitan
Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Megapolitan
Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Megapolitan
Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Megapolitan
 Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Megapolitan
Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Megapolitan
Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Megapolitan
Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Megapolitan
Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Megapolitan
Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Megapolitan
PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

Megapolitan
Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Megapolitan
Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Megapolitan
Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Megapolitan
Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X