Taufik yang Lagi-lagi Melaporkan KPU... - Kompas.com

Taufik yang Lagi-lagi Melaporkan KPU...

Kompas.com - 15/09/2018, 08:00 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan antara Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) DKI Jakarta belum berakhir. Pada Jumat (14/9/2018) kemarin, Taufik kembali melaporkan KPU DKI ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

Kuasa hukum Taufik, Yupen Hadi menyatakan laporan tersebut berlandaskan pada sikap KPU DKI yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI yang meloloskan Taufik sebagai bakal calon legislatif.

"Intinya kami tangkap KPU DKI tidak akan melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tenggang tiga hari yang ditentukan undang-undang," kata Yupen usai melapor, Jumat.

Yupen menuturkan, KPU wajib menuruti putusan Bawaslu dan tidak bisa berlindung di balik Surat Edaran KPU RI yang meminta KPU Daerah menunda putusan Bawaslu Daerah masing-masing.

Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Karena putusan Bawaslu lebih tinggi derajatnya daripada surat KPU RI. Nah jadi dalam hal ini KPU DKI Jakarta tetap harus melaksanakan putusan itu, sekali pun ada surat dari KPU RI," ujarnya.

Laporan tersebut berlandaskan Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa KPU daerah yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu dapat dipidana.

Dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.


Koordinasi dengan Polisi dan Jaksa

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk mendalami laporan tersebut.

"Sebab, kalau mengacu pada temuan ini, kebetulan ini berkaitan dengan Pasal 518 terkait pidana. Maka, perlu ada koordinasi dengan pihak jaksa dan kepolisian, baru setelah dinyatakan ada temuan, akan segera diregister dan diproses," kata Puadi.

Puadi menuturkan, setelah laporan diregister, maka Bawaslu DKI, polisi, dan kejaksaan akan memulai proses penyelidikan selama 14 hari kerja.

Dalam poses penyelidikan, lanjut Puadi, pihak pelapor, terlapor, dan saksi ahli akan diperiksa untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana.

"Kalau benar dalam 14 hari perintah penyelidikan jalan, kita perintahkan ke kepolisian untuk melakukan penyidikan, waktunya 14 hari lagi," ujar Puadi.

Puadi menambahkan, seusai proses penyidikan, maka berkas akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebelum diproses di pengadilan.


Belum Tentu Berlanjut

Walau begitu, laporan tersebut belum tentu dilanjutkan oleh Taufik. Sebab, Jumat kemarin Mahkamah Agung akhirnya membolehkan eks narapidana korupsi seperti Taufik mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.

Taufik mengakui akan segera berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya terkait laporan-laporan yang telah dilayangkannya.

"Soal laporan-laporan saya, saya mau konsultasi dulu sama teman-teman lawyer nih. Besok (hari ini) saya mau konsultasi," ujar Taufik, Jumat malam.

Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

Sementara itu, Yupen menyebut belum ada niat mencabut laporan yang dilayangkan Taufik ke sejumlah lembaga seperti Bawaslu, Polda Metro Jaya, dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu terkait KPU DKI yang tidak menaati putusan Bawaslu.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.


Terkini Lainnya


Close Ads X