Jika Tak Ada Namanya di Daftar Caleg, Taufik Akan Laporkan KPU DKI ke Polda

Kompas.com - 17/09/2018, 17:07 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak tahu lagi harus melapor kepada siapa jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tidak mencantumkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Legislatif 2019. Dia mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah paling tinggi.

"Mau keputusan siapa lagi yang bakal KPU ikuti? Masa keputusan diri sendiri?" ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (17/9/2018).

Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai KPU DKI mengumumkan DCT pada 22 September nanti. Jika KPU DKI tetap tidak memasukan namanya, dia mempertimbangkan untuk melanjutkan laporannya ke Polda Metro Jaya dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu.

"KPU wajib mencantumkan nama saya. Nanti kita lihat nama saya dicantumkan atau enggak," ujar Taufik.


Baca juga: Berbagai Upaya M Taufik Lawan PKPU untuk Bisa Jadi Caleg Lagi

Sebelumnya, MA memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Baca juga: Taufik Kembali Laporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI Jakarta 

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Kuasa Hukum M Taufik Belum Berniat Cabut Laporan terhadap KPU DKI

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karena Korsleting Listrik, Lima Rumah di Ulujami Dilalap Api

Karena Korsleting Listrik, Lima Rumah di Ulujami Dilalap Api

Megapolitan
Kivlan Zen Berikan Bunga kepada Wiranto Sebagai Tanda Persaudaraan

Kivlan Zen Berikan Bunga kepada Wiranto Sebagai Tanda Persaudaraan

Megapolitan
Ahok Yakin Transjakarta Sudah Tahu Cara Atasi Problem Bus Zhong Tong

Ahok Yakin Transjakarta Sudah Tahu Cara Atasi Problem Bus Zhong Tong

Megapolitan
Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

Megapolitan
Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Megapolitan
Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Megapolitan
Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Megapolitan
12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

Megapolitan
Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Megapolitan
Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Megapolitan
Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Megapolitan
Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X