Jika Tak Ada Namanya di Daftar Caleg, Taufik Akan Laporkan KPU DKI ke Polda

Kompas.com - 17/09/2018, 17:07 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak tahu lagi harus melapor kepada siapa jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tidak mencantumkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Legislatif 2019. Dia mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah paling tinggi.

"Mau keputusan siapa lagi yang bakal KPU ikuti? Masa keputusan diri sendiri?" ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (17/9/2018).

Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai KPU DKI mengumumkan DCT pada 22 September nanti. Jika KPU DKI tetap tidak memasukan namanya, dia mempertimbangkan untuk melanjutkan laporannya ke Polda Metro Jaya dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu.

"KPU wajib mencantumkan nama saya. Nanti kita lihat nama saya dicantumkan atau enggak," ujar Taufik.

Baca juga: Berbagai Upaya M Taufik Lawan PKPU untuk Bisa Jadi Caleg Lagi

Sebelumnya, MA memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Baca juga: Taufik Kembali Laporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI Jakarta 

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Kuasa Hukum M Taufik Belum Berniat Cabut Laporan terhadap KPU DKI

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Megapolitan
Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Megapolitan
Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Megapolitan
Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Megapolitan
'Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana...'

"Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana..."

Megapolitan
Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Megapolitan
Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Megapolitan
UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Megapolitan
Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Megapolitan
Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X