Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Kompas.com - 19/09/2018, 05:51 WIB
Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu DKI Jakarta belum menghentikan pemrosesan laporan yang dilayangkan Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 

Laporan disebabkan KPU DKI yang tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu untuk menjadikan Taufik sebagai bakal caleg. 

Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan para eks narapidana kasus korupsi seperti Taufik bisa ikut serta dalam Pemilihan Legislatif 2019. 

Baca juga: Patuhi Putusan MA, KPU Akan Loloskan Bakal Caleg Eks Koruptor


Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pihaknya baru bisa menghentikan pemrosesan laporan bila laporan itu dicabut pelapor yaitu Taufik dan tim kuasa hukumnya.

"Artinya begini, sepanjang ini KPU belum menindaklanjuti putusan Bawaslu, dan pelapor itu belum mencabut (laporan) ya masih terus," kata Puadi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Selasa (18/9/2018).

Puadi menuturkan, hingga kini, Taufik dan tim kuasa hukumnya belum mencabut laporan yang dilayangkan pada Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Penjelasan MA Soal Iuran Tenis yang Dibebankan kepada Para Hakim

Ia menambahkan pelapor juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan mencabut laporan meskipun MA telah membolehkan eks napi korupsi menjadi bacaleg.

"Pelapor sampaikan, yang dilaporkan ini KPU kenapa tidak menindaklanjuti per 5 September. Jadi buat si pelapor ini, turunnya putusan MA ini ada atau tidak, tetap melaporkan," ujar Puadi.

5 September 2018 merupakan batas akhir bagi KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu per 31 Agustus 2018 yang meloloskan Taufik sebagai bacaleg.

Baca juga: Eks Koruptor Boleh Nyaleg, MA Mengaku Konsisten Dukung Pemberantasan Korupsi

Diberitakan sebelumnya, Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam Pasal 518 disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Baca juga: MA Segera Kirim Salinan Putusan Uji Materi PKPU kepada KPU

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan MA terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut MA pada Jumat (14/9/2018). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Bekasi, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Bekasi, Tak Berpotensi Tsunami

Megapolitan
Begini Cara Pembuatan SIM Berbasis E-Drives di Satpas SIM Daan Mogot

Begini Cara Pembuatan SIM Berbasis E-Drives di Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
DPRD DKI Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Ini Komentar Anies

DPRD DKI Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Ini Komentar Anies

Megapolitan
Dua Tentara Korban Ledakan Monas Masih Dirawat di RSPAD

Dua Tentara Korban Ledakan Monas Masih Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji

Ketua DPRD DKI Minta Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji

Megapolitan
BPOM Gerebek Gudang Berisi Ratusan Ribu Obat, Kosmetik, dan Makanan Ilegal di Tanjung Priok

BPOM Gerebek Gudang Berisi Ratusan Ribu Obat, Kosmetik, dan Makanan Ilegal di Tanjung Priok

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 14 Pos Kesehatan

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 14 Pos Kesehatan

Megapolitan
Jelang Libur Akhir Tahun, KKP Bandara Soetta Waspadai Penyebaran Penyakit Menular

Jelang Libur Akhir Tahun, KKP Bandara Soetta Waspadai Penyebaran Penyakit Menular

Megapolitan
Ustaz Beben Tewas dalam Kecelakaan Saat Menghindari Jalanan Berlubang di GDC Depok

Ustaz Beben Tewas dalam Kecelakaan Saat Menghindari Jalanan Berlubang di GDC Depok

Megapolitan
Korsleting Listrik, Mobil Peugeot Terbakar di Depan Plaza Senayan

Korsleting Listrik, Mobil Peugeot Terbakar di Depan Plaza Senayan

Megapolitan
Rawannya Bangunan Retak dan Tanah Longsor di Tangsel Saat Pergantian Musim...

Rawannya Bangunan Retak dan Tanah Longsor di Tangsel Saat Pergantian Musim...

Megapolitan
Hotel Bintang Lima di Epicentrum Tunggak Pajak Rp 2,9 Miliar

Hotel Bintang Lima di Epicentrum Tunggak Pajak Rp 2,9 Miliar

Megapolitan
Begal di Bekasi Bacok Tangan Korban hingga Nyaris Putus

Begal di Bekasi Bacok Tangan Korban hingga Nyaris Putus

Megapolitan
Yuk, Main Permainan Khas Betawi di Taman Tomang Rawa Kepa!

Yuk, Main Permainan Khas Betawi di Taman Tomang Rawa Kepa!

Megapolitan
Bus Apron Terbakar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

Bus Apron Terbakar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X