Laporan M Taufik Masih Berlanjut di Bawaslu DKI

Kompas.com - 19/09/2018, 07:46 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu DKI Jakarta memastikan laporan yang dilayangkan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik terhadap KPU DKI Jakarta masih berlanjut.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, putusan MA yang membolehkan eks napi korupsi seperti Taufik menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif 2019 tidak mempengaruhi pemrosesan laporan. Sebab, pemrosesan baru bisa dihentikan bila laporan itu dicabut oleh pelapor, yaitu Taufik dan tim kuasa hukumnya.

"Artinya gini, sepanjang ini KPU belum menindaklanjuti putusan Bawaslu dan pelapor itu belum mencabut (laporan) ya masih terus," kata Puadi di kantornya, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Ia menambahkan, pihak pelapor juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan mencabut laporan meskipun MA telah membolehkan eks napi korupsi menjadi bakal caleg.

"Pelapor sampaikan, yang dilaporkan ini KPU kenapa tidak menindaklanjuti per tanggal 5 September. Jadi buat si pelapor ini, turunnya putusan MA ini ada atau tidak, tetap melaporkan," ujar Puadi.

Tanggal 5 September 2018 merupakan batas akhir bagi KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu tanggal 31 Agustus 2018 yang meloloskan Taufik sebagaj bakal caleg.

Mulai Penyelidikan

Proses penyelidikan dalam laporan yang tergolong pidana tersebut telah memasuki proses penyelidikan pada Senin lalu.

Selasa kemarin, Bawaslu telah bertemu dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membahas syarat formal dan material yang dinyatakan sudah lengkap.

Baca juga: Bersama Polisi dan Kejaksaan, Bawaslu DKI Bahas Kelengkapan Syarat Gugatan Taufik

Puadi mengatakan, pihaknya juga telah membuat form B5 yang merupakan kajian awal.

"Kami sudah membuat form B5, kajian awal untuk menentukan apakah (laporan) itu boleh dilanjutkan atau tidak ke tahap penyelidikan," ujar Puadi.

Ia menjelaskan, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan akan memanggil pihak pelapor dan terlapor dalam dua hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan.

Pihak pelapor yang terdiri dari Taufik, kuasa hukumnya, dan saksi-saksi ahli akan dipanggil Rabu pagi ini. Sementara, pihak terlapor yaitu KPU akan dipanggil Kamis besok.

"Kami nanti mengupas, meminta keterangan sejelas-jelaanya kepada pelapor, terutama ke Pak Taufik untuk mengetahui apa sih tuntutan dari dugaan pelanggaran pidana ini," ujar Puadi.

Setelah memeriksa kedua pihak, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan akan membahas kelanjutan laporan Taufik tersebut.

"Kemudian kami juga pleno dengan internal pengawas Pemilu, apakah kasus ini dihentikan atau diteruskan? Jika diteruskan, saya akan membuat surat perintah kepada polisi untuk melakukan proses penyidikan," kata Puadi.

Diberitakan sebelumnya, Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU Daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut oleh Mahkamah Agung pada Jumat lalu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Megapolitan
'Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?'

"Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?"

Megapolitan
Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X