Banggar DPRD DKI Coret PMD Rp 1,2 Triliun untuk PAM Jaya

Kompas.com - 19/09/2018, 15:04 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan mencoret penyertaan modal daerah ( PMD) Rp 1,2 triliun yang diajukan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

Pengajuan PMD itu dicoret dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, PMD itu dicoret karena pihaknya khawatir ada tumpang tindih kewajiban membangun pipanisasi antara PAM Jaya dengan perusahaan air minum swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA).

Baca juga: Sekda Tak Tahu PMD Rp 85,5 Miliar untuk Bangun Jalan, Koordinasi DKI dengan BUMD Dipertanyakan

Triwisaksana mulanya menyampaikan, perlu ada pertemuan dengan Aetra dan Palyja untuk mengetahui ada atau tidaknya tumpang tindih tersebut.

"Dari Banggar ini ada semacam kebelumyakinan terhadap anggaran PDAM. Jadi, masih ada beberapa pertanyaan yang perlu diklarifikasi, perlu ada pertemuan mendalam," ujar Sani, sapaan Triwisaksana.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan pembangunan pipanisasi untuk melayani kebutuhan air bersih di seluruh wilayah Jakarta merupakan visi Gubenur DKI.

Baca juga: PMD Rp 85,5 Miliar Food Station untuk Bangun Jalan Dicoret

Oleh karena itu, Pemprov DKI mendorong PAM Jaya membangun pipanisasi di sekitar 40 persen wilayah Ibu Kota yang belum tersambung jaringan pipa.

"Kalau ingin ada pertemuan atau paparan terhadap kekhawatiran tumpang tindih terhadap pipa yang akan kita programkan ini merupakan kewajiban dari Aetra dan Palyja, saya pikir pimpinan mohon izin agar dipanggil dalam waktu yang secepatnya," kata Saefullah.

Saefullah berharap PMD untuk PAM Jaya disetujui dalam KUPA-PPAS 2018 apabila hasil pertemuan menunjukkan tidak ada tumpang tindih.

Baca juga: PMD Rp 166,6 Miliar PD Pasar Jaya Disetujui untuk Bangun Jakgrosir

Menjawab Saefullah, Sani menyebut perlu pembahasan mendalam sehingga tidak mungkin bisa diputuskan sebelum pembahasan KUPA-PPAS selesai.

"Rasanya Pak Sekda, kalau pendalamannya itu dilakukan tergesa-gesa, namanya enggak dalam lagi. Kalau disetujui di anggaran perubahan ini, rasanya tidak memungkinkan, Pak. Ini baru bisa kita bahas secara mendalam, paling cepat di anggaran 2019," ucap Sani.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Megapolitan
Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Megapolitan
Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Megapolitan
Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Megapolitan
DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

Megapolitan
Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Megapolitan
Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Megapolitan
Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Megapolitan
Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
PAN Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, 7 Nama Sudah Mendaftar

PAN Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, 7 Nama Sudah Mendaftar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X