Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Kompas.com - 19/09/2018, 16:08 WIB
Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memeriksa Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Yupen Hadi mengatakan, dirinya diberikan 19 pertanyaan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu DKI, kepolisian, dan kejaksaan.

"Pertanyaannya tadi ada 19 pertanyaan mengarah pada dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU DKI," kata Yupen saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Bawaslu DKI Tunda Pemeriksaan Taufik pada Kamis Esok

Yupen mengaku telah menyampaikan maksud pelaporannya kepada Bawaslu DKI Jakarta.

Menurut dia, KPU DKI telah melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU menaati putusan Bawaslu.

"Menurut kami itu termasuk dalam pelanggaran pidana. Nah itu yang sedang didalami teman-teman Sentra Gakumdu, apakah nanti prosesnya apa, ya nantilah kami jalani proses," ujar Yupen.

Baca juga: Laporan M Taufik Masih Berlanjut di Bawaslu DKI

Ia kembali menegaskan laporan yang dilayangkannya bertujuan supaya KPU DKI mau menaati putusan Bawaslu DKI seperti yang tercantum dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan eks napi korupsi pada Jumat (14/9/2018). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X