Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Kompas.com - 19/09/2018, 16:08 WIB
Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memeriksa Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Yupen Hadi mengatakan, dirinya diberikan 19 pertanyaan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu DKI, kepolisian, dan kejaksaan.

"Pertanyaannya tadi ada 19 pertanyaan mengarah pada dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU DKI," kata Yupen saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Bawaslu DKI Tunda Pemeriksaan Taufik pada Kamis Esok

Yupen mengaku telah menyampaikan maksud pelaporannya kepada Bawaslu DKI Jakarta.

Menurut dia, KPU DKI telah melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU menaati putusan Bawaslu.

"Menurut kami itu termasuk dalam pelanggaran pidana. Nah itu yang sedang didalami teman-teman Sentra Gakumdu, apakah nanti prosesnya apa, ya nantilah kami jalani proses," ujar Yupen.

Baca juga: Laporan M Taufik Masih Berlanjut di Bawaslu DKI

Ia kembali menegaskan laporan yang dilayangkannya bertujuan supaya KPU DKI mau menaati putusan Bawaslu DKI seperti yang tercantum dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan eks napi korupsi pada Jumat (14/9/2018). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Cekak, Pemkot Bekasi Sulit Bebaskan Lahan untuk Underpass Bulak Kapal

Anggaran Cekak, Pemkot Bekasi Sulit Bebaskan Lahan untuk Underpass Bulak Kapal

Megapolitan
Kebakaran Landa Sebuah Gudang Plastik di Kalideres

Kebakaran Landa Sebuah Gudang Plastik di Kalideres

Megapolitan
Sunter Agung Tak Seperti Kampung Akuarium, Taufik: Pilihan Terbaik Warga Dipindahkan ke Rusun

Sunter Agung Tak Seperti Kampung Akuarium, Taufik: Pilihan Terbaik Warga Dipindahkan ke Rusun

Megapolitan
Walau Mendesak, Bekasi Belum Prioritaskan Pembangunan Damkar Sektor Pondok Gede

Walau Mendesak, Bekasi Belum Prioritaskan Pembangunan Damkar Sektor Pondok Gede

Megapolitan
Tebing di Jalan DI Panjaitan Rawan Longsor karena Tak Ada Saluran Air

Tebing di Jalan DI Panjaitan Rawan Longsor karena Tak Ada Saluran Air

Megapolitan
Kabur Berhari-hari, Preman yang Pukuli Pria di Ceger Ditangkap Polisi

Kabur Berhari-hari, Preman yang Pukuli Pria di Ceger Ditangkap Polisi

Megapolitan
Fakta Seputar Kematian Pilot Wings Air yang Diduga Bunuh Diri di Kamar Indekos

Fakta Seputar Kematian Pilot Wings Air yang Diduga Bunuh Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Nunung Minta Dihukum Ringan karena Harus Urus 13 Anak Angkat

Nunung Minta Dihukum Ringan karena Harus Urus 13 Anak Angkat

Megapolitan
3 Lokasi di Jakarta Barat Jadi Proyek Awal Atasi Penurunan Tanah

3 Lokasi di Jakarta Barat Jadi Proyek Awal Atasi Penurunan Tanah

Megapolitan
Transjakarta Puji Pengemudi yang Tak Mengalah terhadap Pemotor yang Lawan Arah

Transjakarta Puji Pengemudi yang Tak Mengalah terhadap Pemotor yang Lawan Arah

Megapolitan
Babak Baru Polemik Ormas Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

Babak Baru Polemik Ormas Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Megapolitan
Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X