Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Kompas.com - 19/09/2018, 16:08 WIB
Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memeriksa Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Yupen Hadi mengatakan, dirinya diberikan 19 pertanyaan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu DKI, kepolisian, dan kejaksaan.

"Pertanyaannya tadi ada 19 pertanyaan mengarah pada dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU DKI," kata Yupen saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Bawaslu DKI Tunda Pemeriksaan Taufik pada Kamis Esok

Yupen mengaku telah menyampaikan maksud pelaporannya kepada Bawaslu DKI Jakarta.

Menurut dia, KPU DKI telah melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU menaati putusan Bawaslu.

"Menurut kami itu termasuk dalam pelanggaran pidana. Nah itu yang sedang didalami teman-teman Sentra Gakumdu, apakah nanti prosesnya apa, ya nantilah kami jalani proses," ujar Yupen.

Baca juga: Laporan M Taufik Masih Berlanjut di Bawaslu DKI

Ia kembali menegaskan laporan yang dilayangkannya bertujuan supaya KPU DKI mau menaati putusan Bawaslu DKI seperti yang tercantum dalam Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan eks napi korupsi pada Jumat (14/9/2018). 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Megapolitan
Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Megapolitan
UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

Megapolitan
Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Megapolitan
Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Megapolitan
Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Megapolitan
Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Megapolitan
Pengendara Tak Punya SIKM, 256 Kendaraan Diminta Putar Balik di Jakarta Barat

Pengendara Tak Punya SIKM, 256 Kendaraan Diminta Putar Balik di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Tunjuk Mantan Bos Merpati Airlines Jadi Dirut Transjakarta

Anies Tunjuk Mantan Bos Merpati Airlines Jadi Dirut Transjakarta

Megapolitan
H+5 Lebaran, Kendaraan Tanpa SIKM yang Diputar Balik Meningkat

H+5 Lebaran, Kendaraan Tanpa SIKM yang Diputar Balik Meningkat

Megapolitan
Lokasi 3 Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Barat

Lokasi 3 Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Barat

Megapolitan
Setelah 7 Juni, Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di Perbatasan Jakarta

Setelah 7 Juni, Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di Perbatasan Jakarta

Megapolitan
3 Hal yang Diperhatikan Gubernur Banten jika 'New Normal' Diberlakukan

3 Hal yang Diperhatikan Gubernur Banten jika "New Normal" Diberlakukan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X