Alasan Taufik Tak Cabut Laporan di DKPP, Bawaslu, dan Polda Metro

Kompas.com - 19/09/2018, 16:26 WIB
Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik tidak akan mencabut tiga laporannya terhadap KPU yang dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelanggaraan Pemilu, dan Polda Metro Jaya.

Kuasa Hukum Taufik, Yupen Hadi, menyatakan laporan tersebut tetap tidak akan dicabut meskipun KPU DKI Jakarta nantinya meloloskan Taufik sebagai calon legislatif sesuai putusan Mahkamah Agung.

"Ya lanjutkan saja karena mereka dari awal sudah enggak patuh. Enggak patuhnya mereka kan terhadap keputusan Bawaslu," kata Yupen di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Yupen menilai, KPU tetap dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena tidak menaati putusan Bawaslu yang meloloskan Taufik sebagai calon legislatif.

Ia menambahkan, putusan Mahkamah Agung yang mencabut Pasal 4 Ayat 3 mestinya menguatkan putusan Bawaslu. Namun, Yupen mengaku belum mendapat informasi dari KPU DKI terkait nasib pencalonan Taufik.

"Kita belum mendengar satu statement resmi dari KPU secara institusi yang mengatakan bahwa mereka akan tunduk dan patuh kepada putusan judicial review," ujar Yupen.

Baca juga: Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Taufik telah melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI, DKPP, dan Polda Metro Jaya karena tidak menaati putusan Bawaslu tertanggal 31 Agustus 2018 yang meloloskan Taufik.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut oleh Mahkamah Agung pada Jumat (14/9/2018) lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Minta Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok Ditangani Serius

Ketua DPRD Minta Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok Ditangani Serius

Megapolitan
Rekonstruksi Penyiraman Air Keras di Jakbar Jadi Tontonan Warga

Rekonstruksi Penyiraman Air Keras di Jakbar Jadi Tontonan Warga

Megapolitan
Sering Diberitakan karena Gugatan Orangtua Murid, SMA Kolese Gonzaga: Itu Iklan Gratis

Sering Diberitakan karena Gugatan Orangtua Murid, SMA Kolese Gonzaga: Itu Iklan Gratis

Megapolitan
Malam Tahun Baru, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 02.00 WIB

Malam Tahun Baru, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 02.00 WIB

Megapolitan
Kusni Kasdut Penjahat yang Fenomenal: Tobat Setelah Empat Vonis Hakim (4)

Kusni Kasdut Penjahat yang Fenomenal: Tobat Setelah Empat Vonis Hakim (4)

Megapolitan
Kapasitas Jakarta International Stadium 82.000 Penonton

Kapasitas Jakarta International Stadium 82.000 Penonton

Megapolitan
PT KAI Beri Kompensasi atas Keterlambatan Kereta Api Antarkota

PT KAI Beri Kompensasi atas Keterlambatan Kereta Api Antarkota

Megapolitan
Jalani Adegan Rekonstruksi, Begini Cara Tersangka Siram Korban dengan Air Keras

Jalani Adegan Rekonstruksi, Begini Cara Tersangka Siram Korban dengan Air Keras

Megapolitan
Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

Megapolitan
Sejumlah Rumah di Tangsel Retak, Warga Diminta Mengungsi

Sejumlah Rumah di Tangsel Retak, Warga Diminta Mengungsi

Megapolitan
BPBD Tangsel Buat Serapan Air untuk Cegah Longsor karena Pergeseran Tanah

BPBD Tangsel Buat Serapan Air untuk Cegah Longsor karena Pergeseran Tanah

Megapolitan
Ditegur karena Tak Sopan, Anggota Ormas Pukuli Kuli Bangunan di Pondok Aren

Ditegur karena Tak Sopan, Anggota Ormas Pukuli Kuli Bangunan di Pondok Aren

Megapolitan
Orangtua Ungkap Alasan Mau Berdamai dengan SMA Gonzaga Terkait Murid Tinggal Kelas

Orangtua Ungkap Alasan Mau Berdamai dengan SMA Gonzaga Terkait Murid Tinggal Kelas

Megapolitan
Ini Tiga Poin Kesepakatan Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid

Ini Tiga Poin Kesepakatan Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, 10 Oknum Satpol PP Resmi Dipecat

Diduga Bobol ATM, 10 Oknum Satpol PP Resmi Dipecat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X