Alasan Taufik Tak Cabut Laporan di DKPP, Bawaslu, dan Polda Metro

Kompas.com - 19/09/2018, 16:26 WIB
Kuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKuasa Hukum Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik, Yupen Hadi, memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik tidak akan mencabut tiga laporannya terhadap KPU yang dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelanggaraan Pemilu, dan Polda Metro Jaya.

Kuasa Hukum Taufik, Yupen Hadi, menyatakan laporan tersebut tetap tidak akan dicabut meskipun KPU DKI Jakarta nantinya meloloskan Taufik sebagai calon legislatif sesuai putusan Mahkamah Agung.

"Ya lanjutkan saja karena mereka dari awal sudah enggak patuh. Enggak patuhnya mereka kan terhadap keputusan Bawaslu," kata Yupen di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Yupen menilai, KPU tetap dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena tidak menaati putusan Bawaslu yang meloloskan Taufik sebagai calon legislatif.

Ia menambahkan, putusan Mahkamah Agung yang mencabut Pasal 4 Ayat 3 mestinya menguatkan putusan Bawaslu. Namun, Yupen mengaku belum mendapat informasi dari KPU DKI terkait nasib pencalonan Taufik.

"Kita belum mendengar satu statement resmi dari KPU secara institusi yang mengatakan bahwa mereka akan tunduk dan patuh kepada putusan judicial review," ujar Yupen.

Baca juga: Bawaslu DKI Tetap Proses Pelaporan Taufik terhadap KPU DKI

Taufik telah melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI, DKPP, dan Polda Metro Jaya karena tidak menaati putusan Bawaslu tertanggal 31 Agustus 2018 yang meloloskan Taufik.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut oleh Mahkamah Agung pada Jumat (14/9/2018) lalu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Mei: Bertambah 119, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 7.272 Pasien

UPDATE 31 Mei: Bertambah 119, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 7.272 Pasien

Megapolitan
Pengendara Tak Punya SIKM, 10.863 Kendaraan Dilarang Keluar dan Masuk Jakarta

Pengendara Tak Punya SIKM, 10.863 Kendaraan Dilarang Keluar dan Masuk Jakarta

Megapolitan
Penghentian Layanan Bus AKAP di Terminal Jabodetabek Diperpanjang hingga 7 Juni

Penghentian Layanan Bus AKAP di Terminal Jabodetabek Diperpanjang hingga 7 Juni

Megapolitan
Belasan Pengunjung Pasar Ikan Hias Jatinegara Dihukum Menyapu Trotoar

Belasan Pengunjung Pasar Ikan Hias Jatinegara Dihukum Menyapu Trotoar

Megapolitan
Ada Pembongkaran JPO di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Akan Dibuka Tutup

Ada Pembongkaran JPO di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Akan Dibuka Tutup

Megapolitan
1.110 Calon Penumpang Ditolak Saat Hendak Keluar Kota Menggunakan Kereta Luar Biasa

1.110 Calon Penumpang Ditolak Saat Hendak Keluar Kota Menggunakan Kereta Luar Biasa

Megapolitan
Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Megapolitan
Ini Daftar 15 Rute BRT yang Dioperasikan Transjakarta Sejak 30 Mei

Ini Daftar 15 Rute BRT yang Dioperasikan Transjakarta Sejak 30 Mei

Megapolitan
DKI Jakarta masih Terapkan PSBB, Transjakarta Hanya Operasikan 15 Rute BRT

DKI Jakarta masih Terapkan PSBB, Transjakarta Hanya Operasikan 15 Rute BRT

Megapolitan
PT KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa hingga 7 Juni

PT KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa hingga 7 Juni

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Buat Jalur Jaga Jarak di Trotoar dan Halte

Pemprov DKI Diminta Buat Jalur Jaga Jarak di Trotoar dan Halte

Megapolitan
Jelang New Normal, Banyak Warga Mulai Berolahraga di Bundaran HI

Jelang New Normal, Banyak Warga Mulai Berolahraga di Bundaran HI

Megapolitan
Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Megapolitan
Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan...

Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan...

Megapolitan
Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19

Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X