Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Kompas.com - 20/09/2018, 12:53 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Taufik datang ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, sebagai pelapor yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. 

Selama pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam, Taufik dicecar 12 pertanyaan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu DKI, kepolisian, dan kejaksaan.

Baca juga: Alasan Taufik Tak Cabut Laporan di DKPP, Bawaslu, dan Polda Metro

"Pertanyaannya macam-macam. Tadi itu, kan, melanjutkan gugatan saya. Saya, kan, menggugat KPU kembali ketika KPU dalam waktu yang ditetapkan putusan Bawaslu tidak dilaksanakan," kata Taufik di kantor Bawaslu DKI, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pemeriksaan kali ini bertujuan meminta klarifikasi Taufik.

"Kami meminta kejelasan terkait hal-hal kenapa dia melaporkan KPU. Ini terkait pelanggaran pidana yang dilakukan KPU yang tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu DKI," ujar Puadi.

Baca juga: Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Bawaslu mempunyai waktu 14 hari kerja untuk memroses laporan tersebut dan menentukan keputusan yang harus diambil.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Bawaslu DKI Tunda Pemeriksaan Taufik pada Kamis Esok

Sebelumnya, Bawaslu DKI memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan eks napi korupsi pada Jumat (14/9/2018). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Megapolitan
Berkunjung ke Kebun Belimbing yang Masih Tersisa di Kota Belimbing Depok...

Berkunjung ke Kebun Belimbing yang Masih Tersisa di Kota Belimbing Depok...

Megapolitan
Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tertangkap, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Penjambret HP di Kota Tua Tertangkap, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Ular Kobra Berkeliaran di Lingkungan Rumah, Warga Duren Sawit Resah

Ular Kobra Berkeliaran di Lingkungan Rumah, Warga Duren Sawit Resah

Megapolitan
PDI-P Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 6,68 Miliar dari Pemprov DKI, Akan Dipakai untuk Apa?

PDI-P Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 6,68 Miliar dari Pemprov DKI, Akan Dipakai untuk Apa?

Megapolitan
Garuda Indonesia Akui Insiden Pesawat Berhadapan Karena Kesalahan Pilot

Garuda Indonesia Akui Insiden Pesawat Berhadapan Karena Kesalahan Pilot

Megapolitan
Insiden Dua Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan, Pilot Diduga Kerja Overtime

Insiden Dua Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan, Pilot Diduga Kerja Overtime

Megapolitan
Anggota DPR Minta Penangguhan Penahanan untuk Lutfi Alfian agar Tidak Gaduh

Anggota DPR Minta Penangguhan Penahanan untuk Lutfi Alfian agar Tidak Gaduh

Megapolitan
Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Dibuka untuk Pengunjung, Pengelola Diminta Antisipasi Tumpukan Antrean

Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Dibuka untuk Pengunjung, Pengelola Diminta Antisipasi Tumpukan Antrean

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X