Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Kompas.com - 20/09/2018, 12:53 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Taufik datang ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, sebagai pelapor yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. 

Selama pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam, Taufik dicecar 12 pertanyaan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu DKI, kepolisian, dan kejaksaan.

Baca juga: Alasan Taufik Tak Cabut Laporan di DKPP, Bawaslu, dan Polda Metro


"Pertanyaannya macam-macam. Tadi itu, kan, melanjutkan gugatan saya. Saya, kan, menggugat KPU kembali ketika KPU dalam waktu yang ditetapkan putusan Bawaslu tidak dilaksanakan," kata Taufik di kantor Bawaslu DKI, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pemeriksaan kali ini bertujuan meminta klarifikasi Taufik.

"Kami meminta kejelasan terkait hal-hal kenapa dia melaporkan KPU. Ini terkait pelanggaran pidana yang dilakukan KPU yang tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu DKI," ujar Puadi.

Baca juga: Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Bawaslu mempunyai waktu 14 hari kerja untuk memroses laporan tersebut dan menentukan keputusan yang harus diambil.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Bawaslu DKI Tunda Pemeriksaan Taufik pada Kamis Esok

Sebelumnya, Bawaslu DKI memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan eks napi korupsi pada Jumat (14/9/2018). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Megapolitan
Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Megapolitan
Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Megapolitan
Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Megapolitan
Marah Pacarnya Digoda, Pemuda Ini Ajak Teman-temannya Keroyok Pelaku

Marah Pacarnya Digoda, Pemuda Ini Ajak Teman-temannya Keroyok Pelaku

Megapolitan
Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Megapolitan
Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Megapolitan
Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Putri Parengkuan: Kompas merupakan Second Home Ayah

Putri Parengkuan: Kompas merupakan Second Home Ayah

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf Amin, Kapolres Kota Tangerang Kombes Sabilul Alif Dikenal Inovatif

Jadi Ajudan Ma'ruf Amin, Kapolres Kota Tangerang Kombes Sabilul Alif Dikenal Inovatif

Megapolitan
Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

Jokowi-Ma'ruf Resmi Menjabat, Kantor Pemerintahan Masih Pasang Foto Jokowi-Jusuf Kalla

Megapolitan
Aniaya hingga Tewas, Ibu di Kebon Jeruk Sempat Minta Tolong Tetangga Saat Anaknya Tak Berdaya

Aniaya hingga Tewas, Ibu di Kebon Jeruk Sempat Minta Tolong Tetangga Saat Anaknya Tak Berdaya

Megapolitan
Petugas UPK Badan Air Temukan Jasad Bayi Saat Bersihkan Kali Grogol, Sempat Kira Bangkai Ayam

Petugas UPK Badan Air Temukan Jasad Bayi Saat Bersihkan Kali Grogol, Sempat Kira Bangkai Ayam

Megapolitan
Jasad Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik Hitam di Pinggir Kali Grogol

Jasad Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik Hitam di Pinggir Kali Grogol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X