Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Kompas.com - 20/09/2018, 12:53 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Taufik datang ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, sebagai pelapor yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. 

Selama pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam, Taufik dicecar 12 pertanyaan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu DKI, kepolisian, dan kejaksaan.

Baca juga: Alasan Taufik Tak Cabut Laporan di DKPP, Bawaslu, dan Polda Metro

"Pertanyaannya macam-macam. Tadi itu, kan, melanjutkan gugatan saya. Saya, kan, menggugat KPU kembali ketika KPU dalam waktu yang ditetapkan putusan Bawaslu tidak dilaksanakan," kata Taufik di kantor Bawaslu DKI, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pemeriksaan kali ini bertujuan meminta klarifikasi Taufik.

"Kami meminta kejelasan terkait hal-hal kenapa dia melaporkan KPU. Ini terkait pelanggaran pidana yang dilakukan KPU yang tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu DKI," ujar Puadi.

Baca juga: Diperiksa Bawaslu DKI, Kuasa Hukum Taufik Dicecar 19 Pertanyaan

Bawaslu mempunyai waktu 14 hari kerja untuk memroses laporan tersebut dan menentukan keputusan yang harus diambil.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Bawaslu DKI Tunda Pemeriksaan Taufik pada Kamis Esok

Sebelumnya, Bawaslu DKI memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU daerah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU Nomor 20 yang menjegal calon legislatif eks napi korupsi.

MA telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan eks napi korupsi pada Jumat (14/9/2018). 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Kota Tangerang Kembali Layani Pasien Umum

RSUD Kota Tangerang Kembali Layani Pasien Umum

Megapolitan
Ada Sosok Pendekar Wanita di Balik Nama Poris Plawad

Ada Sosok Pendekar Wanita di Balik Nama Poris Plawad

Megapolitan
Kelurahan Kelapa Gading Timur Terima Bantuan Alat Semprot Disinfektan

Kelurahan Kelapa Gading Timur Terima Bantuan Alat Semprot Disinfektan

Megapolitan
Polisi: Tidak Ada Pernyataan Ahok Memaafkan Pelaku Pencemaran Nama Baiknya

Polisi: Tidak Ada Pernyataan Ahok Memaafkan Pelaku Pencemaran Nama Baiknya

Megapolitan
1.000 Relawan Covid-19 dari Dua Kecamatan di Jakarta Utara Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

1.000 Relawan Covid-19 dari Dua Kecamatan di Jakarta Utara Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Megapolitan
Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Megapolitan
Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

Megapolitan
Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Megapolitan
Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X