KPU DKI Tak Hadiri Pemeriksaan di Bawaslu DKI

Kompas.com - 21/09/2018, 17:23 WIB
Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tidak menghadiri pemeriksaan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta yang dijadwalkan pada Jumat (21/9/2018) siang ini.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Puadi mengatakan, tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan tidak menerima Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU DKI yang mewakili KPU DKI pada pemanggilan siang tadi.

"Kami Gakkumdu menolak karena ini dugaan pelanggaran Pemilu dan kita mengundang Komisioner KPU, bukan Kasubbag-nya supaya tidak terjadi missed," kata Puadi di kantornya.

Puadi menuturkan, hari ini, KPU dijadwalkan memberikan klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan oleh politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik.


Baca juga: Lolos Jadi Caleg, Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan kepada KPU DKI

Oleh karena itu, KPU DKI akan kembali dipanggil pada Senin (24/9/2018) besok untuk memberikan klarifikasi.

"Jika nanti hari Senin KPU DKI komisionernya kembali tidak hadir, maka Gakkumdu terutama Kepolisian akan melakukan upaya paksa," ujar Puadi.

Puadi mengatakan, komisioner KPU DKI beralasan tengah mengikuti kegiatan rapat pleno yang berlangsung di luar kota.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Baca juga: Ikuti Putusan MA, KPU DKI Loloskan M Taufik sebagai Caleg

Dalam Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU Daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Baca juga: Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut oleh Mahkamah Agung pada Jumat (14/9/2018) lalu.

Nama Taufik pun telah dipastikan masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan berlaga dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Derita Keluarga Korban Obat Kedaluwarsa: Istri Sakit, Suami Dipecat, hingga Belum Bayar Kontrakan

Derita Keluarga Korban Obat Kedaluwarsa: Istri Sakit, Suami Dipecat, hingga Belum Bayar Kontrakan

Megapolitan
Menengok Lahan Gusuran di Jakasetia Bekasi yang 3 Tahun Dibiarkan

Menengok Lahan Gusuran di Jakasetia Bekasi yang 3 Tahun Dibiarkan

Megapolitan
Ibu Hamil Korban Obat Kedaluwarsa Puskesmas Kamal Muara Diperiksa Polisi Besok

Ibu Hamil Korban Obat Kedaluwarsa Puskesmas Kamal Muara Diperiksa Polisi Besok

Megapolitan
Didakwa Suplai Batu ke Demonstran, Ini Kata Andri Bibir

Didakwa Suplai Batu ke Demonstran, Ini Kata Andri Bibir

Megapolitan
Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Ini Izin Demo-Tawuran ke Istrinya

Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Ini Izin Demo-Tawuran ke Istrinya

Megapolitan
Sempat Dikira Meninggal, Bocah Pemulung Ini Tak Mau Kabur dari Rumah Lagi

Sempat Dikira Meninggal, Bocah Pemulung Ini Tak Mau Kabur dari Rumah Lagi

Megapolitan
Andri Bibir Didakwa Siapkan Batu Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Andri Bibir Didakwa Siapkan Batu Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Kelompok Pemalsu dan Rekondisi Materai Raup Untung Ratusan Juta Rupiah

Kelompok Pemalsu dan Rekondisi Materai Raup Untung Ratusan Juta Rupiah

Megapolitan
Ada Oli Tumpah di Jalan Pulo Lentut Cakung, Pengendara Harap Hati-hati

Ada Oli Tumpah di Jalan Pulo Lentut Cakung, Pengendara Harap Hati-hati

Megapolitan
Cara Bedakan Meterai Rekondisi dan Palsu dengan yang Asli

Cara Bedakan Meterai Rekondisi dan Palsu dengan yang Asli

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tanam Tabebuya, Tiap Wilayah Warna Bunganya Berbeda

Pemprov DKI Akan Tanam Tabebuya, Tiap Wilayah Warna Bunganya Berbeda

Megapolitan
Gugatan Praperadilan Tilang ETLE Gugur, Sitem ETLE Dinilai Valid

Gugatan Praperadilan Tilang ETLE Gugur, Sitem ETLE Dinilai Valid

Megapolitan
Polisi Tangkap Kelompok Pemalsu dan Rekondisi Materai

Polisi Tangkap Kelompok Pemalsu dan Rekondisi Materai

Megapolitan
Jaksa Tidak Hadirkan Seluruh Terdakwa, Sidang 29 Karyawan Sarinah Ditunda

Jaksa Tidak Hadirkan Seluruh Terdakwa, Sidang 29 Karyawan Sarinah Ditunda

Megapolitan
Pemprov DKI Optimistis Perluasan Ganjil Genap Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Pemprov DKI Optimistis Perluasan Ganjil Genap Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X