Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duka Lulung Jadi Anggota DPRD DKI, Dibuli Kasus UPS dan Dipecat karena Tak Dukung Ahok

Kompas.com - 21/09/2018, 20:34 WIB
Nursita Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Abraham "Lulung" Lunggana menceritakan dukanya selama menjadi anggota DPRD DKI Jakarta hingga akhirnya non-aktif karena ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Salah satu pengalaman duka itu yakni soal kasus uninterruptible power supply (UPS).

Pengadaan alat UPS diketahui merupakan salah satu program pada APBD Perubahan 2014.

Program pengadaan UPS menjadi masalah karena dinilai tidak diperlukan oleh sekolah-sekolah.

Baca juga: Jadi Caleg dari PAN, Lulung Yakin Konstituen dari PPP Tetap Memilihnya

Selain itu, harga UPS dinilai terlalu mahal dari harga asli. Lulung sempat diperiksa berkali-kali oleh Bareskrim Polri karena kasus itu.

Hal itu karena Lulung dulu merupakan koordinator Komisi E, komisi yang memasukkan anggaran pengadaan alat UPS tersebut.

Hal itu menjadi duka bagi Lulung karena kasus UPS hampir menjeratnya.

"Lima tahun kemarin dari 2014, perjalanan yang hampir mengalami pengalaman duka. Ada kasus UPS yang hampir saja menjerat saya, semua orang enggak percaya kalau saya tidak terlibat," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Karena kasus UPS, Lulung mengaku banyak menerima kritik dari masyarakat. Dia juga dibuli di media sosial.

"Saya adalah korban meme, korban hoaks, korban meme pertama di Republik Indonesia ini. Tapi sekarang alhamdulillah, saya melihat orang sudah biasa," kata dia.

Pengalaman duka lainnya yang dialami Lulung yakni pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia dipecat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Hal itu berbeda dengan sikap PPP kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok-Djarot. Lulung saat itu merupakan salah satu kader PPP kubu Djan.

PPP diketahui pernah pecah menjadi dua kubu. Adapun kubu lainnya dipimpin Romahurmuziy yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI 2017.

"Pada tahun 2017, ketika pilkada saya tidak mengikuti perintah DPP, kemudian saya dipecat. Saya berpegang kepada asas partai saya dahulu dan tetap saya disalahkan. Saya mendapat hukuman dipecat pada 13 Maret 2017," ucap Lulung.

Setelah dipecat dari PPP, Lulung memutuskan menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga daftar sebagai caleg DPR RI dari PAN pada Pileg 2019.

Kini, nama Lulung telah lolos dalam daftar calon tetap (DCT) caleg DPR RI.

Baca juga: Lulung: Kita yang Buat Perda tapi Kita yang Merokok

Hal ini mengharuskan dia berhenti dari keanggotaannya di DPRD DKI karena mencalonkan diri dalam pileg lewat partai berbeda.

Saat ini, Lulung masih berstatus non-aktif. Pemberhentiannya yang sah menunggu surat keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Megapolitan
Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Megapolitan
Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Megapolitan
Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com