Penuhi Panggilan Bawaslu soal Laporan Taufik, KPU DKI Dicecar 15 Pertanyaan

Kompas.com - 24/09/2018, 18:31 WIB
Komisioner KPU DKI Jakarta sesuai menghadiri panggilan Bawaslu DKI Jakarta di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (24/9/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Komisioner KPU DKI Jakarta sesuai menghadiri panggilan Bawaslu DKI Jakarta di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (24/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta memenuhi pemanggilan Bawaslu terkait laporan politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik, terhadap KPU yang diduga melanggar pidana.

KPU DKI Jakarta diwakili oleh ketiga komisionernya, yaitu Partono, Muhaimin, dan Sunardi.

Partono mengatakan, pihaknya dicecar 15 pertanyaan oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

"Ada 15 pertanyaan, intinya terkait dengan apakah putusan Bawaslu dan putusan MA sudah ditindaklanjuti oleh KPU DKI atau belum terkait dengan pencalonan Mohammad Taufik," kata Partono seusai pemanggilan di Kantor Bawaslu DKI, Senin (24/9/2018).


Baca juga: M Taufik Cabut Laporan terhadap KPU

Partono menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait lolosnya M Taufik pada Rabu (5/9/2018) lalu.

Namun, Partono mengakui, dalam tindak-lanjutnya itu, KPU DKI masih menunggu keputusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menjegal pencalonan Taufik.

"Kami berkirim surat kepada Bawaslu DKI,  bahwasannya kami menindak lanjuti keputusan Bawaslu sambil menunggu putusan MA," ujar Partono.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Baca juga: DPD Putuskan Taufik, Waketum Pastikan Prabowo yang Putuskan Cawagub DKI dari Gerindra

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, saat itu KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun kini KPU DKI Jakarta telah meloloskan nama Taufik sebagai calon legislatif setelah Mahkamah Agung mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Penghuni Rusun Jatinegara Barat Menunggak Sewa hingga Rp 20 Juta

Penghuni Rusun Jatinegara Barat Menunggak Sewa hingga Rp 20 Juta

Megapolitan
Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Megapolitan
Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Megapolitan
Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Close Ads X