Rapat Paripurna Pengesahan APBD-P DKI Diundur

Kompas.com - 24/09/2018, 21:29 WIB
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemrov DKI Jakarta mengundur rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta yang dijadwalkan digelar pada Selasa (25/9/2018).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, hal itu dikarenakan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat penandatangan memorandum of understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan 2018 yang disusun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, Senin (24/9/2018) sore.

"Besok enggak jadi Paripurna. Saya enggak tahu (alasan tidak hadir)," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin sore.

Baca juga: Setelah Ditolak, PMD Rp 85,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan oleh Food Station Disepakati Banggar

Taufik mengatakan, dalam jadwal yang sudah direncanakan, MoU akan ditandatangi Senin sore ini setelah pada Senin siang digelar rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta.

Barulah pada Selasa, Rapat Paripurna pengesahan KUA-PPAS menjadi APBD-P digelar. Menurut Taufik, APBD Perubahan harus disahkan pada 28 September.

Seluruh pimpinan DPRD DKI Jakarta telah menandatangi MoU tersebut dan masih menunggu Anies untuk menandatanganinya.

Jika lewat tanggal tersebut, tidak akan ada penyertaan modal deerah (PMD) tambahan yang bisa diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta.

BUMD hanya akan menggunakan APBD murni yang telah disahkan pada 2017. Hal tersebut, menurut Taufik, berimplikasi terhadap operasional sejumlah BUMD yang mengharapkan PMD untuk dana operasional mereka.

"(Kalau lewat batas waktu) bukan salah kita dong. Kalau enggak (disahkan), ya enggak ada APBD-P, ya APBD murni," ujar Taufik.

Baca juga: Banggar DPRD DKI Coret PMD Rp 1,2 Triliun untuk PAM Jaya

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, perubahan jadwal rapat paripurna bisa saja terjadi.

Kendati demikian, ia mengaku belum tahu mengenai jadwal pengganti rapat paripurna yang harusnya digelar esok hari.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Megapolitan
1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

Megapolitan
Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Megapolitan
Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Megapolitan
Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Megapolitan
DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

Megapolitan
Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas

Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas

Megapolitan
Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750.000

Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750.000

Megapolitan
Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Megapolitan
Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X