Rotasi Pejabat, Jumlah Plt Kadis, dan Kekhawatiran DPRD DKI

Padahal, Gembong menyebut yang dibutuhkan masyarakat adalah SKPD yang membuat terobosan-terobosan untuk mempercepat realisasi program. Terobosan-terobosan itu tidak bisa dilakukan oleh Plt.

Baca juga: Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

"Ini (SKPD yang dipimpin Plt) vital-vital semua lho, hati-hati. Contohnya yang Plt baru, misalnya Dishub, kan bagaimana bisa segera mengimplementasikan OK Otrip, kan butuh terobosan-terobosan. Kalau Plt, enggak akan mampu untuk membuat terobosan-terobosan baru," kata Gembong.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI itu menyarankan Anies untuk segera menetapkan kepala SKPD definitif, tanpa melakukan seleksi ulang.

Baca juga: Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga pernah menyayangkan banyaknya SKPD yang dipimpin Plt. Dia menilai, hal ini akan memperlambat kinerja SKPD dan membuat penyerapan anggaran jadi rendah.

Menurut Prasetio, seorang Plt biasanya tidak berani menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Plt ragu menggunakan anggaran karena khawatir terdapat temuan dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya yang singkat itu.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, saya katakan Plt sudah siap jadi kepala dinas, ini didefinitifkan saja. Kalau tidak, Plt enggak berani lah, dia kan kuasa pengguna anggaran," ujar Prasetio, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Turun Jabatan dari Kadis ke Wakadis, Djafar Muchlisin Bersyukur