Rotasi Pejabat, Jumlah Plt Kadis, dan Kekhawatiran DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/9/2018). Ada 11 pejabat eselon II yang dirotasi dalam pelantikan itu.

Anies berharap para pejabat yang dilantik bisa segera membuat terobosan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga.

"Saya berharap saudara-saudara yang hari ini mendapatkan amanat baru untuk bisa mulai memikirkan, merencanakan terobosan-terobosan di bidang-bidang yang saudara-saudara diamanati," ujar Anies.

Baca juga: Gubernur DKI Akan Lantik 16 Pejabat Hari Ini

Pelantikan para pejabat itu dilakukan pada triwulan terakhir tahun anggaran 2018. Oleh karena itu, Anies juga berpesan kepada para pejabat baru untuk meninjau program-program di SKPD-nya. Pesan yang sama disampaikan untuk para pejabat yang menghadiri pelantikan itu.

"Karena kita memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2018, maka review semua program kita, termasuk bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Jadikan tiga bulan terakhir ini sebagai triwulan untuk kita kebut semua yang menjadi PR kita di 2018," kata Anies.

Baca juga: Ada Rekomendasi KASN, Adi Adiantara Diangkat Jadi Kadis UMKM

Dampak rotasi pejabat, Plt makin banyak 

Rotasi dan pelantikan pejabat yang dilakukan Anies kemarin berimbas pada makin banyaknya SKPD yang dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Tiga SKPD yang akan dipimpin Plt karena rotasi Selasa kemarin, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Sebelum pelantikan, sejumlah SKPD juga dipimpin oleh Plt karena para kepala SKPD-nya terkena perombakan pejabat pada awal Juli lalu.

Anies menugaskan Plt untuk memimpin sementara karena Pemprov DKI akan melakukan seleksi untuk menetapkan kepala SKPD yang definitif.

Baca juga: Rotasi Pejabat di DKI, PNS Dapat Jabatan Lagi dan Plt Tambah Banyak

"Mengapa Plt? Karena proses penetapannya, kami akan memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk mengikuti proses seleksi. Selama proses seleksi, tidak bisa ditetapkan pejabat," ujar Anies.

Catatan Kompas.com, setidaknya ada 12 SKPD yang kini dipimpin Plt, yakni:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik)
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Dinas Bina Marga
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
9. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
10. Dinas Kehutanan
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perindustrian dan Energi

Kekhawatiran DPRD DKI 

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik makin banyaknya SKPD di lingkungan Pemprov DKI yang dipimpin Plt.

Gembong menyebut pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Plt tidak akan bekerja secara maksimal sehingga bisa memengaruhi pelayanan terhadap warga.

"Waduh, bahaya kalau Plt makin banyak. Namanya Plt kan tidak maksimal kinerjanya, namanya Plt setengah hati kerjanya," ujar Gembong.

Padahal, Gembong menyebut yang dibutuhkan masyarakat adalah SKPD yang membuat terobosan-terobosan untuk mempercepat realisasi program. Terobosan-terobosan itu tidak bisa dilakukan oleh Plt.

Baca juga: Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

"Ini (SKPD yang dipimpin Plt) vital-vital semua lho, hati-hati. Contohnya yang Plt baru, misalnya Dishub, kan bagaimana bisa segera mengimplementasikan OK Otrip, kan butuh terobosan-terobosan. Kalau Plt, enggak akan mampu untuk membuat terobosan-terobosan baru," kata Gembong.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI itu menyarankan Anies untuk segera menetapkan kepala SKPD definitif, tanpa melakukan seleksi ulang.

Baca juga: Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga pernah menyayangkan banyaknya SKPD yang dipimpin Plt. Dia menilai, hal ini akan memperlambat kinerja SKPD dan membuat penyerapan anggaran jadi rendah.

Menurut Prasetio, seorang Plt biasanya tidak berani menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Plt ragu menggunakan anggaran karena khawatir terdapat temuan dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya yang singkat itu.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, saya katakan Plt sudah siap jadi kepala dinas, ini didefinitifkan saja. Kalau tidak, Plt enggak berani lah, dia kan kuasa pengguna anggaran," ujar Prasetio, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Turun Jabatan dari Kadis ke Wakadis, Djafar Muchlisin Bersyukur