Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

M Taufik: Tak Ada Hubungannya Plt dengan Penyerapan Anggaran

Kompas.com - 26/09/2018, 10:08 WIB
Jessi Carina,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) tidak mempengaruhi penggunaan anggaran. Dia tidak sependapat bahwa penyerapan anggaran jadi rendah karena banyak Plt.

"Tidak ada hubungannya Plt dengan penyerapan anggaran. Sebenarnya begini, penyusunan program dan penyerapan itu enggak ada hubungannya dengan Plt atau tidak Plt. Kan tinggal jalankan saja sistemnya," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/9/2018).

"Kecuali pelaksana harian (Plh), itu baru ada keterbatasan administrasi," tambah Taufik.

Baca juga: Rotasi Pejabat, Jumlah Plt Kadis, dan Kekhawatiran DPRD DKI

Menurut Taufik, posisi Plh bisa memengaruhi penyerapan anggaran. Sebab seorang Plh tidak bisa mengajukan anggaran atau kegiatan baru dalam pembahasan anggaran. Selain itu seorang Plh juga tidak bisa menandatangani sejumlah dokumen.

Hal itu berbeda dengan kedudukan Plt. Taufik mengatakan Plt bisa memiliki kewenangan seperti kepala dinas.

"Jadi Plt itu ya sama dengan kepala dinas," kata Taufik.

Ini membantah pendapat politisi Fraksi PDI-P Gembong Warsono yang menilai banyaknya Plt bisa memengaruhi penyerapan anggaran. Gembong menilai seorang Plt tidak akan berani membuat terobosan di SKPD masing-masing karena merasa bukan pejabat definitif.

Terkait itu, Taufik menilai Plt yang ada di SKPD saat ini tidak akan berbuat demikian.

"Ini status Plt-nya diterima, masa kerjaannya enggak? Ya enggak mungkin seperti itulah. Kalau dia takut, ya mestinya menolak saja ketika dijadikan Plt," kata Taufik.

Taufik yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memiliki rencana untuk mengisi pimpinan SKPD yang kini dipimpin Plt itu.

"Pak Gubernur pastinya sudah punya rencana. Plt ini tidak akan mengganggu kinerja," ujar dia.

Kemarin, Anies melantik 11 pejabat eselon II. Buntut pelantikan itu, ada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpin pelaksana tugas karena para kepala dinasnya dilantik dalam jabatan baru.

Baca juga: Rotasi Pejabat di DKI, PNS Dapat Jabatan Lagi dan Plt Tambah Banyak

Tiga SKPD itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Pelantikan tiga pejabat itu menambah panjang daftar SKPD yang dipimpin Plt menjadi 12, yakni:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com