Kompas.com - 26/09/2018, 10:51 WIB
Rombongan Presiden dengan pengawalan Paspamres di jalanan ibukota SekNegRombongan Presiden dengan pengawalan Paspamres di jalanan ibukota

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pengemudi diamankan karena menerobos rombongan mobil Presiden Joko Widodo atau Jokowi di ruas Jalan Tol Cimanggis kilometer 18 arah Jakarta pada Senin (24/9/2018) pagi.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan, aturan mengenai kendaraan-kendaraan yang harus didahulukan melintas tercantum dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Baca juga: Kronologi Pengemudi Ignis Terobos Rombongan Presiden Jokowi

"Ada kendaraan bermotor yang memiliki hak utama sehingga mendapat prioritas dan wajib didahulukan dibanding pengguna jalan lain," kata dia ketika dihubungi, Rabu (26/9/2018).

Pasal 134 UU LLAJ menyatakan, ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan, yaitu:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

2. Ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

3. Kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI.

4. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing.

5. Kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara.

6. Iring-iringan pengantar jenazah.

7. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Budiyanto menyebutkan, ketentuan teknis pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 135 Undang-undang yang sama.

Baca juga: Terobos Rombongan Presiden Jokowi, Seorang Pengemudi Dikenakan Wajib Lapor

Pada ayat pertama pasal tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Sedangkan pada ayat kedua dijelaskan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama.

Kemudian menurut ayat ketiga, alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus penerobosan rombongan Presiden pada Senin lalu, polisi tak hanya mengamankan pengemudi mobil merek Suzuki Ignis berpelat nomor B 2473 TOL tersebut.

Polisi mengenakan Pasal 311 juncto Pasal 310 UU Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda Rp 4 juta karena membuat sorang anggota polisi tertabrak dan terluka.

"Pengemudi lalai sehingga menyebabkan anggota Patwal terluka. Kami kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan," ujar Argo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Megapolitan
Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Megapolitan
Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Megapolitan
Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Megapolitan
Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Megapolitan
Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Megapolitan
Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Megapolitan
4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

Megapolitan
Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Megapolitan
Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X