Siapa Saja yang Dapat Prioritas dan Wajib Didahulukan di Jalan Raya?

Kompas.com - 26/09/2018, 10:51 WIB
Rombongan Presiden dengan pengawalan Paspamres di jalanan ibukota SekNegRombongan Presiden dengan pengawalan Paspamres di jalanan ibukota

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pengemudi diamankan karena menerobos rombongan mobil Presiden Joko Widodo atau Jokowi di ruas Jalan Tol Cimanggis kilometer 18 arah Jakarta pada Senin (24/9/2018) pagi.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan, aturan mengenai kendaraan-kendaraan yang harus didahulukan melintas tercantum dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Baca juga: Kronologi Pengemudi Ignis Terobos Rombongan Presiden Jokowi

"Ada kendaraan bermotor yang memiliki hak utama sehingga mendapat prioritas dan wajib didahulukan dibanding pengguna jalan lain," kata dia ketika dihubungi, Rabu (26/9/2018).

Pasal 134 UU LLAJ menyatakan, ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan, yaitu:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

2. Ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

3. Kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI.

4. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing.

5. Kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara.

6. Iring-iringan pengantar jenazah.

7. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Budiyanto menyebutkan, ketentuan teknis pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 135 Undang-undang yang sama.

Baca juga: Terobos Rombongan Presiden Jokowi, Seorang Pengemudi Dikenakan Wajib Lapor

Pada ayat pertama pasal tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Sedangkan pada ayat kedua dijelaskan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama.

Kemudian menurut ayat ketiga, alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus penerobosan rombongan Presiden pada Senin lalu, polisi tak hanya mengamankan pengemudi mobil merek Suzuki Ignis berpelat nomor B 2473 TOL tersebut.

Polisi mengenakan Pasal 311 juncto Pasal 310 UU Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda Rp 4 juta karena membuat sorang anggota polisi tertabrak dan terluka.

"Pengemudi lalai sehingga menyebabkan anggota Patwal terluka. Kami kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan," ujar Argo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dandim Jaksel Sebutkan Kebanyakan Baliho Rizieq Diturunkan Sendiri oleh Warga

Dandim Jaksel Sebutkan Kebanyakan Baliho Rizieq Diturunkan Sendiri oleh Warga

Megapolitan
Mapolda Metro Dikirimi Puluhan Karangan Bunga Ucapan Dukungan Pencopotan Baliho Rizieq Shihab

Mapolda Metro Dikirimi Puluhan Karangan Bunga Ucapan Dukungan Pencopotan Baliho Rizieq Shihab

Megapolitan
Dandim Jaksel: Sudah Tak Ada Baliho Rizieq Shibab di Jalan Protokol

Dandim Jaksel: Sudah Tak Ada Baliho Rizieq Shibab di Jalan Protokol

Megapolitan
Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Megapolitan
FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

Megapolitan
KBM Tatap Muka di Bogor Dimulai Januari 2021, Sekolah Harus Dapat Izin Orangtua

KBM Tatap Muka di Bogor Dimulai Januari 2021, Sekolah Harus Dapat Izin Orangtua

Megapolitan
Wagub DKI: Acara Maulid Nabi di Tebet Berbeda, yang Hadir Banyak

Wagub DKI: Acara Maulid Nabi di Tebet Berbeda, yang Hadir Banyak

Megapolitan
Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua: Jelang Vaksin Malah Ada Info Ini...

Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua: Jelang Vaksin Malah Ada Info Ini...

Megapolitan
Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Megapolitan
Diperiksa Polisi 8 Jam Terkait Acara Rizieq, Wagub DKI Dicecar 46 Pertanyaan

Diperiksa Polisi 8 Jam Terkait Acara Rizieq, Wagub DKI Dicecar 46 Pertanyaan

Megapolitan
Pemohon Dana Hibah Pariwisata di Jakarta Capai 1.557 Perusahaan

Pemohon Dana Hibah Pariwisata di Jakarta Capai 1.557 Perusahaan

Megapolitan
Diperiksa 8 Jam soal Acara Rizieq, Wagub DKI: Saya Jawab Pertanyaan sesuai Fakta dan Data

Diperiksa 8 Jam soal Acara Rizieq, Wagub DKI: Saya Jawab Pertanyaan sesuai Fakta dan Data

Megapolitan
Bima Arya Minta Tenaga Pengajar Dites Swab Sebelum KBM Tatap Muka Digelar

Bima Arya Minta Tenaga Pengajar Dites Swab Sebelum KBM Tatap Muka Digelar

Megapolitan
Sterilisasi Tebet, Polda Metro Jaya Kerahkan 2 Water Cannon untuk Semprot Disinfektan

Sterilisasi Tebet, Polda Metro Jaya Kerahkan 2 Water Cannon untuk Semprot Disinfektan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X