Gubernur DKI Hentikan Proyek Reklamasi, Izin 13 Pulau Dicabut

Kompas.com - 26/09/2018, 17:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi itu dihentikan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies melakukan verifikasi semua kegiatan reklamasi di Jakarta.

"Bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Gubernur DKI Belum Bisa Pastikan Aktivitas Pembangunan di Pulau Reklamasi


Anies menyampaikan, Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni.

Setelah itu, badan tersebut bekerja memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, termasuk izin-izinnya.

Hasil verifikasi menunjukkan, para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka.

Namun, Anies tidak merinci kewajiban-kewajiban apa saja yang tidak dilaksanakan para pengembang.

"Apa yang terjadi? 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," kata Anies.

Baca juga: Kota Tua Gagal Jadi Warisan Dunia, Anies Anggap Itu Dampak Besar Reklamasi

Anies menghentikan proyek reklamasi untuk melaksanakan janji kampanyenya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada masa kampanye Pilkada DKI, Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, dengan tegas menyatakan menolak reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan," kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI pada 12 April 2017.

Dalam beberapa kesempatan selama masa kampanye itu, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara.

Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Setinggi 2 Meter, 1000-an Warga Bidara Cina Mengungsi

Banjir Setinggi 2 Meter, 1000-an Warga Bidara Cina Mengungsi

Megapolitan
Gandeng 3 Bank, Jakarta Mau Optimalkan Pelaporan Pajak Secara Online

Gandeng 3 Bank, Jakarta Mau Optimalkan Pelaporan Pajak Secara Online

Megapolitan
Rekam Jejak Yurgen Sutarno Diyakini Sanggup Pikat Parpol di Pilkada Depok 2020

Rekam Jejak Yurgen Sutarno Diyakini Sanggup Pikat Parpol di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Fraksi Gerindra Minta Anies Penuhi Panggilan DPR Soal Revitalisasi TIM

Fraksi Gerindra Minta Anies Penuhi Panggilan DPR Soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
AJI Minta Polisi Usut Kasus Pemerasan oleh Wartawan Gadungan di Kota Tangerang

AJI Minta Polisi Usut Kasus Pemerasan oleh Wartawan Gadungan di Kota Tangerang

Megapolitan
Data KPAD, Ada 89 Kasus Pencabulan Anak di Bekasi Sepanjang 2019

Data KPAD, Ada 89 Kasus Pencabulan Anak di Bekasi Sepanjang 2019

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penjambretan Penumpang Ojol

Polisi Selidiki Kasus Penjambretan Penumpang Ojol

Megapolitan
Pemilihan Wagub DKI Harus Dihadiri Minimal 54 Anggota DPRD

Pemilihan Wagub DKI Harus Dihadiri Minimal 54 Anggota DPRD

Megapolitan
Air Semakin Tinggi, Korban Banjir Kebon Pala Mengungsi

Air Semakin Tinggi, Korban Banjir Kebon Pala Mengungsi

Megapolitan
Suami yang Tusuk Istri di Serpong Tak Mau Minum Obat meski Gangguan Jiwa

Suami yang Tusuk Istri di Serpong Tak Mau Minum Obat meski Gangguan Jiwa

Megapolitan
Pelajar SMA yang Dicabuli Teman Ayahnya di Bekasi Alami Trauma

Pelajar SMA yang Dicabuli Teman Ayahnya di Bekasi Alami Trauma

Megapolitan
Anggota Polres Jaksel yang Curi Baterai BTS di Halim Terancam Dipecat

Anggota Polres Jaksel yang Curi Baterai BTS di Halim Terancam Dipecat

Megapolitan
Siska Trauma dan Minta Kasus Penusukan oleh Suaminya Dilanjutkan

Siska Trauma dan Minta Kasus Penusukan oleh Suaminya Dilanjutkan

Megapolitan
Dua Pemuda Nyaris Diamuk Massa Setelah Gagal Menjambret Ponsel Perempuan

Dua Pemuda Nyaris Diamuk Massa Setelah Gagal Menjambret Ponsel Perempuan

Megapolitan
Camat Pastikan Bantuan Logistik Korban Banjir Kebon Pala Aman

Camat Pastikan Bantuan Logistik Korban Banjir Kebon Pala Aman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X