Kompas.com - 27/09/2018, 08:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi tidak cukup untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, pengembang bisa kembali mengajukan izin pembangunan proyek reklamasi tersebut.

"Langkah yang dilakukan Anies untuk menghentikan reklamasi, mencabut izin itu sudah tepat. Tapi, (cabut izin) itu tidak cukup untuk menghentikan reklamasi," kata anggota KSTJ Tigor Hutapea saat dihubungi, Rabu (26/9/2018) malam.

Menurut Tigor, langkah selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) yang melarang pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca juga: 7 Fakta Seputar Penghentian Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta

Caranya yakni dengan tidak memasukkan ketentuan reklamasi dalam Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Tigor menyebutkan, tidak ada masalah jika Pemprov DKI berencana menggabungkan dua raperda itu.

"Dua raperda itu kan sebagai dasar untuk membangun (reklamasi) ya, baik itu di darat maupun di laut. Di raperda itu harus dipastikan, ketika disahkan jadi perda, tidak memuat tentang reklamasi," kata Tigor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Maka tidak ada peluang bagi pengusaha, bagi siapa pun, untuk mengajukan izin baru," lanjutnya.

Menurut Tigor, raperda itu sebaiknya disahkan sebelum revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur terbit. Sebab, revisi perpres itu salah satunya mengatur soal reklamasi.

Baca juga: Telanjur Dibangun, Izin 4 Pulau Reklamasi Tak Dicabut

"Informasi yang kami terima, Kemenko Maritim mengajukan (Perpres) Jabodetabekpunjur itu ada reklamasinya. Makanya ini, kalau bagusnya, dulu-duluannya ini, harus duluan Pemprov," ucap Tigor.

Anies kemarin mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun. Sementara izin 4 pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C, D, G, dan N, tidak dicabut.

Nasib empat pulau reklamasi yang sudah dibangun akan ditentukan melalui perda yang akan disusun Pemprov DKI Jakarta. Perda itu akan mengatur secara detail tata ruang dan potret wilayah di pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun. Perda itu juga akan mengatur soal pemulihan wilayah Teluk Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Megapolitan
Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Megapolitan
Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Megapolitan
Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Megapolitan
PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

Megapolitan
Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Sopir Berencana Ganti Rugi

Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Sopir Berencana Ganti Rugi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi, Satu Masih Buron

Polisi Tangkap 2 Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi, Satu Masih Buron

Megapolitan
Polisi Agendakan Pemeriksaan Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil

Polisi Agendakan Pemeriksaan Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.