Merugi, PT Jakpro Terima Keputusan Pemprov DKI Cabut Izin Pulau Reklamasi

Kompas.com - 27/09/2018, 13:55 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo ( Jakpro) menerima keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencabut izin pulau reklamasi.

Adapun, PT Jakpro merupakan pemegang izin untuk Pulau O dan F.

"Intinya kami patuh kepada keputusan gubernur begitu saja. Jadi enggak ada masalah," ujar Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo Hani Sumarno ketika dihubungi, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Cabut Izin Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Segera Kembalikan Revisi Raperda Pesisir


Meski demikian, Hani mengakui ada kerugian yang dialami PT Jakpro dengan pencabutan izin ini.

PT Jakpro setidaknya rugi waktu dalam melakukan perencanaan dan penjalinan kerja sama. Hani mengatakan semua itu dikerjakan dengan waktu yang tidak sebentar.

"Sekarang dengan dilakukan pencabutan artinya itu semua cancel," kata Hani.

Saat ini, PT Jakpro akan membahas penggunaan anggaran yang semula dialokasikan untuk proyek Pulau O dan F.

Baca juga: Pulau Reklamasi yang Sudah Dibangun Diusulkan Dibongkar

Hani mengatakan, pihaknya akan mengalihkan anggaran itu agar bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Tetapi tetap ya, kami patuh pokoknya dan dukung apa yang menjadi kebijakan dan keputusan Pak Gubernur," ujar Hani.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ada 13 pulau reklamasi yang izinnya dicabut.

Baca juga: Cabut Izin Tidak Cukup untuk Hentikan Reklamasi

Anies menyebut, izin reklamasi itu dicabut karena para pengembang yang mengantongi izin tersebut tidak melaksanakan kewajiban mereka.

"13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah kami lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," kata Anies.

Berikut 13 pulau reklamasi yang izinnya dicabut:

  • Pulau A, B, dan E (pemegang izin: PT Kapuk Naga Indah) 
  • Pulau I, J, dan K (pemegang izin: PT Pembangunan Jaya Ancol)
  • Pulau M (pemegang izin: PT Manggala Krida Yudha)
  • Pulau O dan F (pemegang izin: PT Jakarta Propertindo) 
  • Pulau P dan Q (pemegang izin: PT KEK Marunda Jakarta)
  • Pulau H (pemegang izin: PT Taman Harapan Indah)
  • Pulau I (pemegang izin: PT Jaladri Kartika Paksi)

Seperti diketahui, ada 17 pulau reklamasi yang rencananya dibangun di Teluk Jakarta.

Baca juga: 7 Fakta Seputar Penghentian Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta

Dengan demikian, ada 4 pulau reklamasi yang tidak dicabut izinnya, yakni Pulau C, D, G, dan N. Izin keempat pulau itu tidak dicabut karena pembangunannya sudah dilaksanakan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Polisi Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Pengacara D terhadap Hakim PN Jakarta Pusat

Megapolitan
Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Empat Fakta Terbaru Kasus Rius Vernandes, Trauma hingga Penyelesaian secara Kekeluargaan

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Tanda Tanya Kasus Salah Tangkap dan Penyiksaan pada Empat Pengamen Cipulir

Megapolitan
Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Anies Tunda Kepulangan dari Amerika, Ada Agenda Tambahan hingga Surati Kemendagri

Megapolitan
Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Megapolitan
Getih Getah Riwayatmu Kini...

Getih Getah Riwayatmu Kini...

Megapolitan
Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Ketika PPSU Tinggalkan Sapu Lidi Sejenak untuk Rayakan Hari Jadi di Dufan

Megapolitan
Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Megapolitan
[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

[BERITA POPULER] Kisah Fikri Dipaksa Polisi Mengaku Jadi Pembunuh | Bahaya di Balik #AgeChallenge

Megapolitan
Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Bebas dari Tahanan, Fikri Pribadi Kini Cari Keadilan Tuntut Polisi yang Menyiksanya

Megapolitan
Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Selain Bambu Getih Getah, Ini Daftar Pemanis Jakarta yang Berbiaya Besar tapi Tak Tahan Lama

Megapolitan
Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Siapa Sangka IS Pernah Dipasung Belasan Tahun Sebelum Dikenal sebagai Wawan Game

Megapolitan
Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Berkunjung ke Perpustakaan Erasmus Huis yang Instagramable

Megapolitan
Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Viral Video Pria Terjepit di Antara Mobil dan Truk, Begini Kronologinya...

Viral Video Pria Terjepit di Antara Mobil dan Truk, Begini Kronologinya...

Megapolitan
Close Ads X