Kompas.com - 27/09/2018, 19:11 WIB
Perahu nelayan ditambatkan di tanah hasil reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Senin (4/4/2016). Dugaan penyuapan terkait rancangan perda reklamasi di Teluk Jakarta semakin mengukuhkan proyek ini hanya berperspektif ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial tidak menjadi arus utama, bahkan cenderung diabaikan. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPerahu nelayan ditambatkan di tanah hasil reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Senin (4/4/2016). Dugaan penyuapan terkait rancangan perda reklamasi di Teluk Jakarta semakin mengukuhkan proyek ini hanya berperspektif ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial tidak menjadi arus utama, bahkan cenderung diabaikan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, pencabutan izin 13 pulau reklamasi keputusan prematur yang diambil terburu-buru.

Ia menilai, keputusan ini hanya untuk memenuhi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya katakan keputusan itu masih prematur, terlalu terburu-terburu, hanya dalam rangka utuk memenuhi janji kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Ditanya soal Anies Stop Reklamasi, Presiden Jokowi Hanya Tersenyum

Menurut Bestari, kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak komprehensif.

Kajian semacam ini, kata dia, sedianya melibatkan pihak lain seperti pemerintah pusat dan para pakar lingkungan.

Ia pun menilai lebih baik Pemprov DKI melanjutkan proyek reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bestari menyebut pulau reklamasi bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah tanpa uang muka (rumah DP 0 rupiah) yang menjadi program Pemprov DKI.

"Kalau memang sangat ingin memenuhi janji kampanye, penuhi juga dong janji rumah tapak DP nol rupiah. Kalau dia cerdas atau katakanlah Pemprov itu cerdas, bangun itu reklamasi, rumah tapaknya bangun di sana, baru betul, cerdas," ucap Bestari.

Baca juga: Izin Reklamasi Dicabut, PT Pembangunan Jaya Ancol Kalkulasikan Kerugian

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono. Menurut Gembong, izin proyek reklamasi secara keseluruhan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dasarnya yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Megapolitan
Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Megapolitan
200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Megapolitan
Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Megapolitan
Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Megapolitan
3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

Megapolitan
Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Megapolitan
PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim 8 Truk Logistik Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

Pemprov DKI Kirim 8 Truk Logistik Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

Megapolitan
Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Kesehatan dan Kondisi Sopir Jadi Sorotan

Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Kesehatan dan Kondisi Sopir Jadi Sorotan

Megapolitan
Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Megapolitan
Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.