Kompas.com - 27/09/2018, 19:11 WIB
Perahu nelayan ditambatkan di tanah hasil reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Senin (4/4/2016). Dugaan penyuapan terkait rancangan perda reklamasi di Teluk Jakarta semakin mengukuhkan proyek ini hanya berperspektif ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial tidak menjadi arus utama, bahkan cenderung diabaikan. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPerahu nelayan ditambatkan di tanah hasil reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Senin (4/4/2016). Dugaan penyuapan terkait rancangan perda reklamasi di Teluk Jakarta semakin mengukuhkan proyek ini hanya berperspektif ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial tidak menjadi arus utama, bahkan cenderung diabaikan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, pencabutan izin 13 pulau reklamasi keputusan prematur yang diambil terburu-buru.

Ia menilai, keputusan ini hanya untuk memenuhi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya katakan keputusan itu masih prematur, terlalu terburu-terburu, hanya dalam rangka utuk memenuhi janji kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Ditanya soal Anies Stop Reklamasi, Presiden Jokowi Hanya Tersenyum

Menurut Bestari, kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak komprehensif.

Kajian semacam ini, kata dia, sedianya melibatkan pihak lain seperti pemerintah pusat dan para pakar lingkungan.

Ia pun menilai lebih baik Pemprov DKI melanjutkan proyek reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bestari menyebut pulau reklamasi bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah tanpa uang muka (rumah DP 0 rupiah) yang menjadi program Pemprov DKI.

"Kalau memang sangat ingin memenuhi janji kampanye, penuhi juga dong janji rumah tapak DP nol rupiah. Kalau dia cerdas atau katakanlah Pemprov itu cerdas, bangun itu reklamasi, rumah tapaknya bangun di sana, baru betul, cerdas," ucap Bestari.

Baca juga: Izin Reklamasi Dicabut, PT Pembangunan Jaya Ancol Kalkulasikan Kerugian

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono. Menurut Gembong, izin proyek reklamasi secara keseluruhan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dasarnya yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

"Izin reklamasi itu keluarnya lewat pemerintah pusat. Izin reklamasi berawal dari Keppres kan. Induk izin itu bukan dari pemda," kata Gembong saat ditemui terpisah.

Gembong dan Bestari sama-sama menyebut bahwa kewenangan Pemprov DKI Jakarta adalah mengatur pengelolaan pulau reklamasi setelah pulau itu dibangun.

"Karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan izin, tugas pemda bagaimana mengakomodir, mengatur hasil reklamasi. Alat mengaturnya perda," tutur Gembong.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta mencabut izin pulau reklamasi.

Triwisaksana menilai, langkah itu merupakan bentuk konsistensi Anies terhadap janji kampanyenya.

"Itu berarti Pak Gubernur konsisten dengan janji politiknya saat kampanye," ujar Triwisaksana.

Baca juga: Merugi, PT Jakpro Terima Keputusan Pemprov DKI Cabut Izin Pulau Reklamasi

Politikus PKS itu menilai, sikap Anies sejalan dengan janjinya dulu. Bukan hanya dalam hal pencabutan izin, tetapi juga terkait pemanfaatan pulau yang sudah dibuat.

Anies sebelumnya mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun.

Sementara itu, izin 4 pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C, D, G, dan N, tidak dicabut.

Nasib empat pulau reklamasi yang sudah dibangun itu akan ditentukan melalui perda yang akan disusun Pemprov DKI Jakarta.

Pencabutan izin pulau reklamasi ini telah melalui verifikasi yang dilakukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies.

Hasil verifikasi menunjukkan, para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka.

Terkait reklamasi, Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya menyebut, Anies telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar soal keputusannya mencabut izin 13 pulau reklamasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.