Pengembang Pasrah Hadapi Pencabutan Izin Reklamasi

PT Pembangunan Jaya Ancol juga sudah sempat mencicil kewajiban yang dibebankan kepada pengembang.

Rika mengatakan, kalkulasi dampak pencabutan izin pulau reklamasi yang sedang dilakukan juga akan menimbang hal-hal itu.

"Kalau soal untung rugi, kami belum bisa menyimpulkan karena masih dibahas, masih dikaji. Tetapi, kami patuh kepada peraturan sih," ujar Rika.

Baca juga: Merugi, PT Jakpro Terima Keputusan Pemprov DKI Cabut Izin Pulau Reklamasi

Menunggu kelanjutan

Posisi pengembang yang izin pulaunya tidak dicabut juga tidak lebih baik dari mereka yang dicabut. Pengembang masih harus menunggu arahan lanjutan dari Pemprov DKI Jakarta agar bisa mengembangkan pulau itu.

PT Agung Podomoro Land misalnya, yang merupakan pemegang izin Pulau G melalui anak usahanya PT Muara Wisesa Samudra, kini bersikap menunggu. Pemprov DKI tidak mencabut izin Pulau G karena pulaunya sudah dibangun.

Sekretaris Perusahaan Justini mengaku belum menerima surat resmi dari pemprov soal keputusan itu. Namun dari pemberitaan di media massa, dia menyebut langkah Pemprov sebenarnya memberi kepastian atas 4 pulau yang sudah dibangun.

"Paling tidak memperjelas mengenai kelanjutan pengembangan empat pulau yang sudah terbangun, salah satunya Pulau G yang dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra," seperti dikutip dari laporan PT Agung Podomoro Land lewat situs www. idx.co.id.

Dengan keputusan itu, Justini menyimpulkan pengembangan Pulau G bisa dilanjutkan. Namun tetap saja, pihaknya harus menunggu arahan pemerintah daerah lebih dulu.

Sampai saat ini, pembangunan di Pulau G masih berhenti.

"Untuk kelanjutan pengembangan Pulau G ini, kami akan menunggu arahan dari pemerintah dan kami percaya pemerintah akan menjaga sistem investasi yang baik," tulis Justini.