Anies dan Reklamasi Ahok

Kompas.com - 01/10/2018, 07:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).


PENGHENTIAN seluruh proyek reklamasi menjadi topik hangat pada pekan ini. Bukan karena 13 pulau tak boleh dilanjutkan, dan adanya kemungkinan digugat, tetapi "kontribusi tambahan" triliunan rupiah yang digagas mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang diberikan pengembang reklamasi kepada Pemprov DKI membuka kejanggalan baru yang akan diselidiki!

Dalam program AIMAN, saya mengawali dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kontribusi tambahan ini.

"Ini salah satu contoh bahwa belum apa-apa sudah ada kontribusi tambahan. Padahal belum dijalankan, nah itu semua nanti kita akan catat," kata Anies Baswedan kepada wartawan dalam konferensi pers soal penghentian proyek reklamasi.

Ahok: Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi!

Mari menengok ke belakang sebentar.

Kontribusi tambahan merupakan kebijakan Ahok yang awalnya diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Raperda ini ditolak pada November 2015 oleh DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak kenaikan kontribusi yang ditetapkan Ahok dari sebelumnya 5 persen menjadi 15 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka meminta agar kenaikan itu dicantumkan dalam peraturan gubernur. Ahok menolak dan mencoret rekomendasi DPRD. Ahok menulis di atas kertas rekomendasi itu, “Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi.”

Selanjutnya, terkait isu reklamasi ini, satu orang anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sanusi divonis 10 tahun penjara karena menerima suap dari Bos PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja (pengembang reklamasi Pulau G) sebesar Rp 2 miliar.

Kewajiban Rp 1,6 triliun ke Pemprov DKI

Namun, belum lagi soal aturan kontribusi tambahan ini selesai dibahas, sejumlah pengembang reklamasi telah membayar kewajiban triliunan rupiah untuk mendapatkan Izin reklamasi, di antaranya adalah Agung Podomoro.

Halaman:


Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

Megapolitan
BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

Megapolitan
Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Megapolitan
UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Megapolitan
Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Megapolitan
Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.