Anies dan Reklamasi Ahok

Kompas.com - 01/10/2018, 07:43 WIB
Bangunan di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, yang disegel Pemprov DKI Jakarta, Kamis (7//6/2018). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHANBangunan di Pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, yang disegel Pemprov DKI Jakarta, Kamis (7//6/2018).

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, mantan Presiden Direktur Agung Podomoro Ariesman Widjaja, pada September 2016, mengungkapkan telah membayar kewajiban kontribusi sebesar Rp 1,6 Triliun kepada Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta kala itu Ahok mengakui, nilai uang itu adalah kewajiban yang dikerjakan pengembang dalam pembangunan rumah susun.

"Dia sudah kerjakan Rp 1,6 triliun, tapi belum diserahkan kepada kami semua. Rumah susun paling banyak," kata Ahok di kawasan Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta (29/9/2016).

Anies blak-blakan di AIMAN

Dalam kesempatan wawancara di program AIMAN yang akan tayang Senin (1/10/2018) pukul 20.00 wib di KompasTV, Anies keberatan menyebut nama dalam kasus ini.

Ia berkomitmen untuk menyelidiki siapa pun yang mungkin berjalan menabrak aturan dan melanggar hukum.

Proyek reklamasi sudah membentuk 4 pulau (C,D,G,N). Pulau C dan D milik grup Agung Sedayu, Pulau G milik Agung Podomoro, sementara Pulau N, milik Pelindo II, di kawasan Tanjung Priok untuk bongkar muat. Sisanya, ke-13 pulau lainnya, dipastikan tidak akan dibangun.

Lalu, bagaimana nasib 4 pulau yang sudah telanjur dibangun? Anies mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta akan menata ulang dengan peraturan yang baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saya bertanya soal kemungkinan keuntungan yang hilang dari penyetopan proyek reklamasi yang pernah dikatakan Ahok.

"Saya kenapa ingin reklamasi itu dikasih kontribusi tambahan. Karena waktu itu kami hitung-hitung nih, kalau (selama) 10 tahun penjualan (naik) 10 persen (per tahun), itu kontribusi ke DKI kira-kira bisa Rp 179 triliun, kalau 15 persen semua pulau mereka jualnya bertahap. Ini hitungan kasar," kata Ahok dalam acara peluncuran proyek untuk Asian Games di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2016). Baca: Ahok: DKI Bisa Dapat Rp 179 Triliun dari Kontribusi Tambahan Reklamasi

Anies menjelaskan kepada saya, mengelola pemerintahan bukan soal untung-rugi, tapi soal keadilan. Anies menyoroti bagaimana aturan (reklamasi) bisa dilanggar oleh kaum berpunya, tetapi untuk masyarakat tak mampu, dilakukan semena-mena.

Jelas diakui, triliunan rupiah telah digelontorkan sejumlah pengembang reklamasi.

Cerita panjang tentang reklamasi dipastikan tak akan berhenti sampai di sini. Gugatan balik mungkin saja terjadi. Manuver politik sebagai ekses dari proyek ratusan bahkan ribuan triliun rupiah ini hampir pasti bergolak di depan mata.

Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam! 

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menjawab Tantangan Tata Ruang dan Transportasi Ibu Kota

Menjawab Tantangan Tata Ruang dan Transportasi Ibu Kota

Megapolitan
Dualisme DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Fraksi PDI-P: Kita Saksikan Drama Politik

Dualisme DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Fraksi PDI-P: Kita Saksikan Drama Politik

Megapolitan
Sidang Paripurna Interpelasi Formula E Disebut Ilegal, Ketua Fraksi PDIP: Ilegalnya di Mana?

Sidang Paripurna Interpelasi Formula E Disebut Ilegal, Ketua Fraksi PDIP: Ilegalnya di Mana?

Megapolitan
Komplotan Penembak Pria di Tangerang Ditangkap, Ini Peran Masing-masing Pelaku

Komplotan Penembak Pria di Tangerang Ditangkap, Ini Peran Masing-masing Pelaku

Megapolitan
Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di KPI Disebut Rayu Korban agar Cabut Laporan

Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di KPI Disebut Rayu Korban agar Cabut Laporan

Megapolitan
Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

Megapolitan
Tugu Pamulang yang Mirip Toren Air Akan Direvitalisasi Pekan Ketiga Oktober 2021

Tugu Pamulang yang Mirip Toren Air Akan Direvitalisasi Pekan Ketiga Oktober 2021

Megapolitan
Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Megapolitan
Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Megapolitan
Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Megapolitan
Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Megapolitan
Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.