Anies dan Reklamasi Ahok

Proyek reklamasi sudah membentuk 4 pulau (C,D,G,N). Pulau C dan D milik grup Agung Sedayu, Pulau G milik Agung Podomoro, sementara Pulau N, milik Pelindo II, di kawasan Tanjung Priok untuk bongkar muat. Sisanya, ke-13 pulau lainnya, dipastikan tidak akan dibangun.

Lalu, bagaimana nasib 4 pulau yang sudah telanjur dibangun? Anies mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta akan menata ulang dengan peraturan yang baru.

Saya bertanya soal kemungkinan keuntungan yang hilang dari penyetopan proyek reklamasi yang pernah dikatakan Ahok.

"Saya kenapa ingin reklamasi itu dikasih kontribusi tambahan. Karena waktu itu kami hitung-hitung nih, kalau (selama) 10 tahun penjualan (naik) 10 persen (per tahun), itu kontribusi ke DKI kira-kira bisa Rp 179 triliun, kalau 15 persen semua pulau mereka jualnya bertahap. Ini hitungan kasar," kata Ahok dalam acara peluncuran proyek untuk Asian Games di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2016). Baca: Ahok: DKI Bisa Dapat Rp 179 Triliun dari Kontribusi Tambahan Reklamasi

Anies menjelaskan kepada saya, mengelola pemerintahan bukan soal untung-rugi, tapi soal keadilan. Anies menyoroti bagaimana aturan (reklamasi) bisa dilanggar oleh kaum berpunya, tetapi untuk masyarakat tak mampu, dilakukan semena-mena.

Jelas diakui, triliunan rupiah telah digelontorkan sejumlah pengembang reklamasi.

Cerita panjang tentang reklamasi dipastikan tak akan berhenti sampai di sini. Gugatan balik mungkin saja terjadi. Manuver politik sebagai ekses dari proyek ratusan bahkan ribuan triliun rupiah ini hampir pasti bergolak di depan mata.

Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!